Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DAN TANTANGAN NYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Tamaulina Br. Sembiring; Jeni Alfikri Ginting; Luthfia Azahra; Muhammad Fadli; Fahmi Fahrurozi; Muhammad Fachrur Rozi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi layanan publik merupakan salah satu bentuk transformasi yang tidak dapat dielakkan dalam tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara negara dalam menjalankan fungsi pelayanannya kepada publik. Melalui digitalisasi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat akses pelayanan, memperkuat transparansi, serta menciptakan pelayanan public yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan digitalisasi ini juga membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam kerangka hukum administrasi negara yang secara tradisional dibangun atas dasar hubungan langsung antara pejabat publik dan warga negara dalam proses administrasi. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana hukum administrasi negara mengatur dan menyikapi dinamika digitalisasi pelayanan publik, serta mengidentifikasi kendala hukum yang muncul seiring dengan perubahan sistem pelayanan dari konvensional menjadi digital.
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS KREDIT BERMASALAH:ANTARA KEPASTIAN HUKUM DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH Bambang Fitrianto; Jeni alfikri ginting; Vieri Rivaldo Hasibuan; Riza Alif Pasha; Nazwa Salsabila; Zavfirah Alya
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit bermasalah menjadi persoalan utama dalam dunia perbankan karena dapat mengganggu stabilitas keuangan. Untuk melindungi kepentingan kreditur, digunakan hak tanggungan sebagai jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala seperti perlawanan debitur dan prosedur administratif yang rumit. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas kredit bermasalah serta menilai keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak tanggungan memberikan kepastian hukum, praktik eksekusi masih memerlukan penegakan prinsip keadilan dan transparansi agar tidak merugikan nasabah.