Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Alexander Samosir, Tony Richard
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Alexander Samosir, Tony Richard; Perwira, Indra; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak setiap masyarakat di belahan dunia mana pun termasuk di Indonesia. Negara Indonesia sendiri juga memiliki beragam program kesehatan strategis yang ditujukan bagi seluruh rakyatnya di seluruh pelosok tanah air seperti: pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur, penurunan kasus tuberkulosis (TBC), dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Kebijakan utama seperti regulasi tentang kesehatan dan jaminan sosial pun sudah tersedia. Tetapi, terdapat beragam kendala di lapangan mengingat, status ekonomi sosial masyarakat yang tidak serupa, serta kondisi demografis dan geografis serta ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang berbeda satu sama lainnya. Fakta ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana arah hukum dan kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabinet Merah Putih dalam menjawab tantangan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil; serta sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan kesehatan prioritas tersebut dalam mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan, meningkatkan kualitas sistem layanan, serta memperkuat perlindungan hukum atas hak kesehatan warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dalam kerangka refleksi-kritis. Hasil penelitian menemukan; Pertama, Arah hukum dan kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabinet Merah Putih belum terwujud menyeluruh secara maksimal akibat kendala digitalisasi kesehatan dan masalah demografis serta geografis masyarakat di Indonesia, dan Kedua, Efektivitas implementasi kebijakan kesehatan prioritas, masih terbentur dengan situasi dan kondisi sarana, fasilitas, serta SDM di lapangan
Arah Hukum dan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih: Tinjauan Kritis Terhadap Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Alexander Samosir, Tony Richard; Perwira, Indra; Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 6 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i6.7776

Abstract

Kesehatan merupakan hak fundamental seluruh warga negara Indonesia, namun implementasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, kualitas layanan, dan kendala geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi arah hukum dan kebijakan kesehatan Pemerintah Kabinet Merah Putih, khususnya dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit di daerah terpencil, serta menganalisis efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan kerangka reflektif-kritis, menggabungkan analisis regulasi dan studi pustaka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tersebut belum terwujud secara maksimal akibat kendala digitalisasi, masalah demografis, dan geografis, serta keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan kerangka regulasi, integrasi sistem informasi kesehatan, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rawls’s Justice as Fairness and Indonesian Health Policy: A Doctrinal Framework for Equity-Oriented Reform Alexander Samosir, Tony Richard; Susanto , Mei
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4556

Abstract

The study aims to analyze the application of John Rawls' Theory of Justice in Indonesia's health system policy, emphasizing how principles of justice can promote fairness and equality in the provision of health services, especially for disadvantaged populations.The method used was a judicial normative (doctrinal) approach. This study critically reviewed legal and philosophical texts relevant to the Indonesian health policy framework, integrating Rawls' theory as an analytical lens.The novelty of this research lies in the operationalization of Rawls' abstract philosophical principles into a structured evaluation framework (Rawlsian grid) and its application to the Indonesian socio-political and cultural context. This allows for a systematic assessment of inequalities in the health system and proposals for equitable policy solutions.The findings show that programs such as the National Health Insurance Scheme (JKN) have contributed to broader access to health care, but disparities remain in remote and underdeveloped areas. Using the Rawlsian grid, the study highlights challenges in budget allocation, health worker distribution, and infrastructure access. Recommended strategies include reallocating health budgets, fair distribution of health workers, expansion of telemedicine, and participatory planning.The concludes that integrating Rawlsian principles of justice through a structured evaluation framework can support a more inclusive and sustainable health system in Indonesia, ensuring fair and equal access to quality health services for all citizens.
Co-Authors Indra Perwira, Indra Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Susanto , Mei