Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Due Process Of Law In Verification And Validation Of Electronic Evidence On The Use Of Fake Motor Vehicle Registration Numbers In The Enforcement Of Etilang Wijaya, Farhan Nabil; Saputro, Wibi; henda, Raden; Dimyati , Agus
Journal of World Science Vol. 4 No. 7 (2025): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v4i7.1467

Abstract

The implementation of the electronic ticketing system (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) is a form of modernization of traffic law enforcement based on information technology. This study aims to analyze the verification and validation mechanisms of electronic evidence in the ETLE system and assess its compliance with the principles of criminal procedure law, particularly the principle of due process of law, the principle of legal certainty, and the protection of violators' rights. The problem formulations in this study include: (1) how is the legal certainty related to the use of fake vehicle registration plates by perpetrators in e-ticketing violations; and (2) what are the challenges and obstacles in the verification and validation of electronic evidence in e-ticketing. This study uses a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, legal doctrine, and is strengthened by the results of interviews with Cirebon Resort Police officers. The results of the study indicate that the verification and validation mechanisms of electronic evidence in the ETLE system do not yet have standard operating procedures, are carried out entirely internally, and have not been supervised by an independent institution. In addition, the use of fake TNKB by perpetrators of violations cannot be detected effectively, which results in errors in legal subjects and has the potential to harm citizens' constitutional rights.
LEGAL AND POLICY APPROACHES TO STUNTING REDUCTION IN INDONESIA: THE ROLE OF VILLAGE GOVERNANCE (A Case Study of Sarwadadi Village) Manurung, Arthur Kusuma Atmaja; Imani,, Helmi Doa; Wijaya, Farhan Nabil; Yaquti, Mafaza; Permata, Yukke Nilla
Jurnal Abdisci Vol 2 No 5 (2025): Vol 2 No 5 Tahun 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v2i5.648

Abstract

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang memiliki implikasi hukum dan kebijakan dalam upaya perlindungan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan. Dalam konteks regulasi nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan kebijakan pengalokasian Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 menjadi landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program intervensi. Penelitian ini mengkaji efektivitas intervensi multisektoral yang diterapkan di Desa Sarwadadi dalam mencegah dan menangani stunting, serta mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip good governance dalam pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan dan penanggulangan stunting serta implementasinya di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan intervensi multisektoral yang mencakup identifikasi sasaran, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta pemantauan dan evaluasi berkala telah berhasil menurunkan angka stunting di Desa Sarwadadi hingga 0%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Kesimpulannya, intervensi berbasis kebijakan hukum yang dilakukan oleh Desa Sarwadadi dapat dijadikan model bagi desa lain dengan menyesuaikan kondisi lokal. Untuk memastikan efektivitas jangka panjang, diperlukan penguatan regulasi, optimalisasi pengelolaan Dana Desa, serta pengawasan partisipatif guna mewujudkan kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan.