Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Nasution, Abdullah Ahmad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peluang dan Tantangan Pengembangan Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Nasution, Abdullah Ahmad; Putra, Aditya Handoyo; Fakhruddin; Malahayati
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 7 No 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1243-1249

Abstract

Perhutanan Sosial (PS) menjadi kebijakan strategis nasional untuk mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Bener Meriah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan memiliki 11 kelompok PS yang tersebar di wilayah KPH II dan III Aceh. Namun, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian lebih. Kelompok-kelompok PS seringkali terjebak dalam stagnasi karena kurangnya pendampingan setelah memperoleh izin, kurangnya integrasi rencana kerja (RKPS) dalam perencanaan pembangunan daerah, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kelembagaan kelompok. Selain itu, sistem insentif berbasis kinerja yang belum diterapkan dan pemanfaatan dana yang belum optimal menjadi kendala dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Skema PS di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan perkembangan yang beragam. Sebagian besar kelompok masih menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, usaha produktif, dan akses pasar. Jika kelompok PS didampingi secara tepat, dibekali rencana kerja kawasan, dan dikembangkan secara terintegrasi, maka hasilnya bisa sangat positif baik dari sisi ekologis maupun ekonomi. Pendekatan ini perlu direplikasi dengan dukungan regulasi, alokasi anggaran, serta pemanfaatan instrumen fiskal seperti Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE/Depik) untuk memberi insentif kepada kampung yang berkomitmen menjaga hutan yang bersinergi dengan program daerah dan dukungan multistakeholder.
Co-Authors Fakhruddin Malahayati Putra, Aditya Handoyo