Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

RUMAH AMAN ANAK ASAHAN (RAAA) DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL Sinurat, Asri Vivi Yanti; Yuma, Febby Madonna; Syahputra, Abdul Karim; Sirait, Kiki Adha
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3978

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to examine how the Asahan Children's Safe House (RAAA) assists the local government and law enforcement in protecting children in Asahan Regency from sexual violence. In-depth interviews with RAAA administrators, social services officials, police officers from the Women and Children Protection Unit (UPA), psychosocial support officers, and direct observation of RAAA services were used to collect data using qualitative and descriptive approaches. The study findings indicate that RAAA is an important integrated service center and has successfully enhanced inter-agency collaboration while offering temporary protection, legal assistance, and psychological recovery for victims. Operational budget constraints, public stigma, lengthy legal procedures, and a lack of skilled human resources are some of the challenges faced by RAAA. Other challenges include an unintegrated data management system and a lack of supporting infrastructure. In conclusion, RAAA has had a substantial positive impact, but requires better coordination with the local government and community to overcome these challenges and ensure optimal and sustainable fulfillment of the rights of child victims of sexual violence. Keyword: Asahan Children's Safe House; Sexual Violence Against Children; Local Government; Law Enforcement Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Asahan dari kekerasan seksual. Wawancara mendalam dengan pengurus RAAA, dinas sosial, petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA), petugas pendukung psikososial, dan observasi langsung terhadap layanan RAAA digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RAAA merupakan pusat layanan terpadu yang penting dan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antarlembaga sekaligus menawarkan perlindungan sementara, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Anggaran operasional, stigma publik, prosedur hukum yang panjang, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi RAAA. Tantangan lainnya meliputi sistem manajemen data yang belum terintegrasi dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, RAAA telah memberikan dampak positif yang substansial, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang optimal dan berkelanjutan. Kata kunci: Rumah Aman Anak Asahan; Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Pemerintah Daerah; Penegak Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI DIGITAL BUDIDAYA IKAN LELE PENGENALAN UU ITE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENIPUAN ONLINE Yanti Sinurat, Asri Vivi; Yuma, Febby Madonna; Syahputra, Abdul Karim; Sirait, Kiki Adha
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol 5, No 1 (2025): April 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i1.3951

Abstract

Abstract: Advances in digital technology have made catfish farming transactions more efficient for MSMEs in the fisheries industry, but have also increased the potential for fraud, including identity theft, which can result in losses and undermine customer trust. Despite being a legal framework, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions remains poorly understood or implemented by MSMEs. This is exacerbated by a lack of digital literacy and the difficulty law enforcement faces in detecting fraud. With the enactment of the Electronic Information and Transactions Law and the push to improve digital education and literacy, this program aims to provide comprehensive legal protection. The objectives of this study are to categorize various forms of fraud, assess business actors' understanding of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and examine laws and regulations related to online transactions in catfish farming. Digital forensic research, along with normative and empirical legal methodologies, were used to qualitatively and descriptively assess the data. The expected outcomes are a social media-based legal education program and a legal protection model for digital micro-fisheries businesses with a Technology Readiness Level (TTL) for the use of digital forensics.            Keywords: Legal Protection; Digital Transactions in Catfish Cultivation; Introduction to the ITE Law; Prevention Efforts; Online Fraud  Abstrak: Kemajuan teknologi digital telah membuat transaksi budidaya lele lebih efisien bagi UMKM di industri perikanan, tetapi juga meningkatkan kemungkinan penipuan, termasuk pencurian identitas, yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak kepercayaan pelanggan. Meskipun merupakan kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum dipahami atau diterapkan dengan baik oleh UMKM. Hal ini diperparah oleh kurangnya literasi digital dan kesulitan penegak hukum dalam mendeteksi penipuan. Dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dorongan untuk meningkatkan edukasi dan literasi digital, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkategorikan berbagai bentuk penipuan, menilai pemahaman pelaku usaha terhadap UU ITE, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi daring dalam budidaya ikan lele. Penelitian forensik digital serta metodologi hukum normatif dan empiris digunakan untuk menilai data secara kualitatif dan deskriptif. Hasil yang diharapkan adalah program edukasi hukum berbasis media sosial dan model perlindungan hukum bagi usaha perikanan mikro digital dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TTL) untuk pemanfaatan forensik digital. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Transaksi Digital Budidaya Ikan Lele; Pengenalan UU ITE; Upaya Pencegahan; Penipuan Online
PENYULUHAN HUKUM TENTANGPEMAHAMAN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Sholat, Junaidi; Manurung, Julpan Hartono SM; Sumantri, Sumantri; Maharani, Karina Putri; Sirait, Kiki Adha
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol 5, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5349

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata Kunci: Agraia, Sengketa
PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Sholat, Junaidi; Apriandani, Babby; Manurung, Julpan Hartono SM; Maharani, Karina Putri; Sirait, Kiki Adha
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5497

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata kunci: Agraia, Sengketa