Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEREPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI TINJAU DARI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 5/JN/2019/MS.LSM) Sinurat, Asri Vivi Yanti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2292

Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah hukum yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang menjadi korban adalah anak, maka perlu ditinjau kembali terkait proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak ditinjau dari Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan yang menjadi pertimbangan hakim bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak pada putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan jarimah pemerkosaan, karena perbuatannya terdakwa dijatuhkan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerkosaan dengan uqubat penjara 190 bulan. Selain itu terhadap terdakwa diharuskan membayar restitusi masing-masing kepada para korban. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM adalah hakim tidak melihat bagaimana posisi para korban setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa tersebut sangat menimbulkan dampak trauma berkepanjangan terhadap para korban yaitu anak yang masih dibawah umur.

RUMAH AMAN ANAK ASAHAN (RAAA) DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL Sinurat, Asri Vivi Yanti; Yuma, Febby Madonna; Syahputra, Abdul Karim; Sirait, Kiki Adha
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3978

Abstract: The purpose of this study was to examine how the Asahan Children's Safe House (RAAA) assists the local government and law enforcement in protecting children in Asahan Regency from sexual violence. In-depth interviews with RAAA administrators, social services officials, police officers from the Women and Children Protection Unit (UPA), psychosocial support officers, and direct observation of RAAA services were used to collect data using qualitative and descriptive approaches. The study findings indicate that RAAA is an important integrated service center and has successfully enhanced inter-agency collaboration while offering temporary protection, legal assistance, and psychological recovery for victims. Operational budget constraints, public stigma, lengthy legal procedures, and a lack of skilled human resources are some of the challenges faced by RAAA. Other challenges include an unintegrated data management system and a lack of supporting infrastructure. In conclusion, RAAA has had a substantial positive impact, but requires better coordination with the local government and community to overcome these challenges and ensure optimal and sustainable fulfillment of the rights of child victims of sexual violence. Keyword: Asahan Children's Safe House; Sexual Violence Against Children; Local Government; Law Enforcement Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Asahan dari kekerasan seksual. Wawancara mendalam dengan pengurus RAAA, dinas sosial, petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA), petugas pendukung psikososial, dan observasi langsung terhadap layanan RAAA digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RAAA merupakan pusat layanan terpadu yang penting dan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antarlembaga sekaligus menawarkan perlindungan sementara, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Anggaran operasional, stigma publik, prosedur hukum yang panjang, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi RAAA. Tantangan lainnya meliputi sistem manajemen data yang belum terintegrasi dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, RAAA telah memberikan dampak positif yang substansial, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang optimal dan berkelanjutan. Kata kunci: Rumah Aman Anak Asahan; Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Pemerintah Daerah; Penegak Hukum

PERAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ANAK DAN DAMPAKNYA PADA PENEGAKAN HUKUM Sinurat, Asri Vivi Yanti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4342

Abstract: This study aims to analyze the role of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) in preventing juvenile crime and its impact on law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative approach and conceptual through literature study. The results of the study indicate that the SPPA Law provides a strong legal basis for the implementation of diversion and restorative justice so as to reduce recidivism rates, reduce stigma, and protect the rights of children in conflict with the law. The existence of the Correctional Center (BAPAS) also plays an important role in accompanying children, developing community literacy, and facilitating diversion. The impact on law enforcement is a paradigm shift from repressive to humanistic, rehabilitative, and educational authorities. However, the implementation of the SPPA Law still faces obstacles in the form of limited human resources, infrastructure, and suboptimal public understanding. The conclusion of this study confirms that the SPPA Law contributes significantly to preventing juvenile crime while strengthening the protection of children's rights in the criminal justice system in Indonesia.Keyword: SPPA Law; child criminal offenses; restorative justice; diversion; law enforcement Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam mencegah tindak pidana anak dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU SPPA memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan diversi dan keadilan restoratif sehingga dapat menekan angka residivisme, mengurangi stigma, dan melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga berperan penting dalam pendampingan anak, penyusunan litmas, serta fasilitasi diversi. Dampak yang muncul terhadap penegakan hukum adalah pergeseran paradigma aparat dari represif ke arah humanis, rehabilitatif, dan edukatif. Namun, implementasi UU SPPA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pemahaman masyarakat yang belum optimal. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa UU SPPA berkontribusi signifikan dalam mencegah tindak pidana anak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Kata kunci: UU SPPA; tindak pidana anak; keadilan restoratif; diversi; penegakan hukum

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI LENSA HAK ANAK DAN PEMULIHAN PSIKOLOGIS Lumbanbatu, Jesica; Sinurat, Asri Vivi Yanti; Apriandani, Babby; Sulistiawati, Nurul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.5516

Abstract: This article analyzes the implementation of legal protection for child victims of sexual violence through the perspective of children’s rights and psychological recovery. Referring to the Convention on the Rights of the Child (CRC) and global best practices, the study highlights the challenges faced by the Indonesian legal system and provides recommendations for integrating psychological recovery into legal protection mechanisms. The findings indicate that a holistic approach prioritizing children’s rights can enhance the effectiveness of legal protection. However, obstacles such as social stigma and limited resources remain significant issues in ensuring comprehensive protection and recovery for child victims. Keyword : child sexual violence, children’s rights, psychological recovery, legal protection. Abstrak: Anak merupakan karunia Tuhan yang memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial, sehingga membutuhkan perlindungan, pengasuhan, dan peran aktif keluarga dalam menjaga serta mendukung tumbuh kembangnya[1]. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat menjalani kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan secara optimal serta berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan[2]. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum memiliki urgensi tinggi karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual harus berlandaskan perspektif hak anak dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan tersebut harus diintegrasikan dengan upaya pemulihan psikologis guna memulihkan kondisi mental dan emosional anak, sehingga hak anak sebagai korban dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkeadilan. Kata Kunci : kekerasan seksual anak,hak anak,pemulihan psikologis,hukum perlindungan

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: ANALISIS KRITIS DAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN KORBAN Alfatah, Fahrezi; Sinurat, Asri Vivi Yanti; Ramadhan, Iqbal; Siregar, Iqbal
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.5515

Abstract: This study aims to determine how sexual violence against children is handled in the Indonesian criminal justice system. Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in identifying and reporting cases, lack of public awareness, and limited resources. The research method used is a normative approach to legislation and literature related to sexual violence against children. The results of the study indicate that the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence by increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces obstacles such as difficulties in identifying and reporting cases, weaknesses in the TPKS Law, limited resources, and difficulty accessing services. Collaboration between the government, child protection agencies, the police, the judicial system, and the community is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence. Keyword : Child Protection, Sexual Violence of Children, Victim Protection Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan siginifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban kekerasan sesksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum dan penyediaan layanan perlindungan berkualitas. Namun, implementasi ini masih mengahdapi rintangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya UU TPKS, keterbatasan sumber daya dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian , sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Korban

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS ELEKTRONIK : ANALISIS HUKUM ATAS GROOMING EKSPLOITASI ONLINE DAN PORNOGRAFI ANAK Sitompul, Ahmad Ray Fadillah; Sinurat, Asri Vivi Yanti; Siagian, Muhammad Taufik Ikhsan
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.5517

Abstract: Electronic-based sexual violence against children is a serious crime that has grown with the rapid advancement of information technology. Practices such as online grooming, online sexual exploitation, and child pornography demonstrate complex crime patterns because they utilize digital media as the primary means. This article aims to analyze the legal regulations in Indonesia regarding electronic-based sexual violence against children and assess the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The analysis is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law. However, the main challenges still lie in digital evidence, limited capacity of law enforcement officers, and low digital literacy in the community. Therefore, strengthening technical regulations, increasing cross-border cooperation, and preventive efforts through digital education are needed to provide maximum protection for children as a vulnerable group. Keyword: child sexual abuse; online grooming; online sexual exploitation; child pornography; criminal law. Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi. Praktik seperti online grooming, eksploitasi seksual daring, dan pornografi anak menunjukkan pola kejahatan yang kompleks karena memanfaatkan media digital sebagai sarana utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Namun, tantangan utama masih terletak pada pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kerja sama lintas negara, serta upaya preventif melalui edukasi digital guna memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan. Kata kunci: kekerasan seksual anak; grooming online; eksploitasi seksual daring; pornografi anak; hukum pidana.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search