Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

RUMAH AMAN ANAK ASAHAN (RAAA) DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL Sinurat, Asri Vivi Yanti; Yuma, Febby Madonna; Syahputra, Abdul Karim; Sirait, Kiki Adha
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.3978

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to examine how the Asahan Children's Safe House (RAAA) assists the local government and law enforcement in protecting children in Asahan Regency from sexual violence. In-depth interviews with RAAA administrators, social services officials, police officers from the Women and Children Protection Unit (UPA), psychosocial support officers, and direct observation of RAAA services were used to collect data using qualitative and descriptive approaches. The study findings indicate that RAAA is an important integrated service center and has successfully enhanced inter-agency collaboration while offering temporary protection, legal assistance, and psychological recovery for victims. Operational budget constraints, public stigma, lengthy legal procedures, and a lack of skilled human resources are some of the challenges faced by RAAA. Other challenges include an unintegrated data management system and a lack of supporting infrastructure. In conclusion, RAAA has had a substantial positive impact, but requires better coordination with the local government and community to overcome these challenges and ensure optimal and sustainable fulfillment of the rights of child victims of sexual violence. Keyword: Asahan Children's Safe House; Sexual Violence Against Children; Local Government; Law Enforcement Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Asahan dari kekerasan seksual. Wawancara mendalam dengan pengurus RAAA, dinas sosial, petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA), petugas pendukung psikososial, dan observasi langsung terhadap layanan RAAA digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RAAA merupakan pusat layanan terpadu yang penting dan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antarlembaga sekaligus menawarkan perlindungan sementara, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Anggaran operasional, stigma publik, prosedur hukum yang panjang, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi RAAA. Tantangan lainnya meliputi sistem manajemen data yang belum terintegrasi dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, RAAA telah memberikan dampak positif yang substansial, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang optimal dan berkelanjutan. Kata kunci: Rumah Aman Anak Asahan; Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Pemerintah Daerah; Penegak Hukum
PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Sholat, Junaidi; Apriandani, Babby; Manurung, Julpan Hartono SM; Maharani, Karina Putri; Sirait, Kiki Adha
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5497

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata kunci: Agraia, Sengketa