<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap layanan kefarmasian di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah telefarmasi, yaitu layanan farmasi yang dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan memanfaatkan media digital. Telefarmasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan farmasi tanpa harus berkunjung langsung ke apotek. Meski begitu, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan dari sisi hukum, khususnya terkait distribusi sediaan farmasi yang tetap harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum terkait praktik telefarmasi di Indonesia, terutama dalam aspek distribusi obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa aturan yang mengakomodasi layanan farmasi berbasis elektronik, regulasi tersebut belum mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara distribusi obat, tanggung jawab apoteker, mekanisme pengawasan, serta perlindungan data pasien dalam konteks layanan telefarmasi. Kekurangan dalam aspek hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap keselamatan pasien. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan rinci agar implementasi telefarmasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.]]>
