Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Poltanesa Jurnal Kolaboratif Sains
Sufriaman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Telefarmasi Dalam Peredaran Sediaan Farmasi: Legal Analysis of Telepharmacy Policy in the Distribution of Pharmaceutical Preparations Sufriaman; Maulida Khairunnisa; Tetty Melina Lubis; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7914

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap layanan kefarmasian di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul adalah telefarmasi, yaitu layanan farmasi yang dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan memanfaatkan media digital. Telefarmasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan farmasi tanpa harus berkunjung langsung ke apotek. Meski begitu, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan dari sisi hukum, khususnya terkait distribusi sediaan farmasi yang tetap harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum terkait praktik telefarmasi di Indonesia, terutama dalam aspek distribusi obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa aturan yang mengakomodasi layanan farmasi berbasis elektronik, regulasi tersebut belum mengatur secara menyeluruh mengenai tata cara distribusi obat, tanggung jawab apoteker, mekanisme pengawasan, serta perlindungan data pasien dalam konteks layanan telefarmasi. Kekurangan dalam aspek hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko terhadap keselamatan pasien. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan rinci agar implementasi telefarmasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keselamatan pasien, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum.
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Jaya, Karman
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2037

Abstract

Pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik maupun media online merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati. penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media cetak maupun media online dan ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.
Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III- 16/AL/I/2017 Jaya, Karman; Sufriaman; Halim, Muhammad
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2043

Abstract

Pada perkara pidana dalam Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD wajib di selesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya seperti dalam hal ini Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Terhadap Seorang TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi kasus Nomor : 06-K/PM III- 16/AL/I/2017) selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Menyatakan bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Namun putusan terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3(tiga) Bulan penjara. Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal yakni 2(dua) tahun delapan bulan penjara sesuai dengan yang di muat dalam pasal 281 ke 1 KUHP mengingat perbuatan terdakwa sudah terbukti dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak Pidana Kesusilaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus dengan aplikasi penelitian yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Jaya, Karman Mahka, Muh. Fachrur Razy Maulida Khairunnisa Muhammad Halim, Muhammad Tetty Melina Lubis