Garuda - Garba Rujukan Digital

TRANSAKSI JUAL BELI NARKOTIKA SECARA ONLINE : IMPLEMENTASI DAN FORMULASI Jaya, Karman; Razy Mahka, Muhammad Fachrur
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jhki.v4i1.609

Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu Implementasi Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika baik pembeli maupun penjual melalui media online dan formulasi hukun mengenai transaksi narkotika secara online. Urgensi dari penelitian ini yaitu memaparkan berdasarkan kasuistik transaksi narkotika secara online dari segi dasar hukum serta penegakannya. penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui field research (penelitian lapangan) dan data skunder (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa bahwa penegakan hukum terhadap pelaku transaksi jual beli narkotika secara online tetap menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimulai dari pasal 110 sampai dengan pasal 148 seperti halnya dengan salah satu kasus pembelian narkotika secara online yang dilakukan oleh M.A.Z dengan pasal yang di kenakan yaitu pasal 114 ayat (1) dan pasal 111 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narktoika. Pihak yang berwajib menangani masalah penjualan narkotika secara online sebagaimana regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai narkotika, pemerintah memberi amanat kepada salah satu instansi yaitu BNN untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Sejalan dengan perkembangan jual beli narkotika secara online maka pihak BNNP sebagai badan narkotika nasional melakukan kerja sama kepada seluruh perusahaan jasa pengiriman barang untuk mengetahui jika ada seseorang yang dicurigai telah membeli dan megirim barang haram tersebutImplikasi dari penelitian ini adalah dimana BNN atau BNNP melakukan pencegahan dan pemberantasan semaksimal mungkin agar transaksi narkotika secara online ataupun transaksi secara langsung tidak dapat dilakukan ilegal oleh siapapun tanpa izin dari instansi yang berwenang.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL REMAJA Wahid, Andi Ismayana; Sufriaman, Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Jaya, Karman
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6273

Dimasa digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi semakin meningkat, penggunaan sosial media telah menjadi bagia integral dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan Sosial Media ini membawa berbagai dampak, baik positif maupun negative. Salah satu dampak yang paling mendapat perhatian adalah Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja dan mengetahui dampak positif dan dampak negative dari penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal ilmiah akademis yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis terhadap literatur yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau korelasi antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa durasi penggunaan, jenis aplikasi yang digunakan serta frekuensinya memiliki pengaruh terhadap dampak negatif yang ditimbulkan pada remaja serta Adanya hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental pada remaja. Efek negatif dari media sosial yaitu secara tidak langsung menjauhkan yang sudah dekat. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi pada hal-hal yang belum mereka ketahui atau hal-hal yang menarik dan unik, sehingga media sosial sangat membantu remaja untuk mencari hal-hal yang belum mereka ketahui dengan mudah. Disisi lain rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja dapat menimbulkan dampak buruk. Misalnya, rasa ingin tahu atau rasa tertarik kepada hal-hal tentang pornografi karena jika sekali melihat hal semacam itu akan merasa ingin tahu, Remaja yang kecanduan pornografi akan sangat merugikan diri sendiri karena pengaruh dari menonton video porno sangat buruk yaitu merusak fungsi otak dan mempengaruhi mental remaja. In today's digital era, technological developments are increasing, the use of social media has become an integral part of everyday life. The use of social media has various impacts, both positive and negative. One of the impacts that gets the most attention is the Influence of social media on Adolescent Mental Health. This study aims to determine the effect of social media use on adolescent mental health and to determine the positive and negative impacts of watching pornographic media. This study uses a qualitative approach to literature analysis. The data used in this study come from various academic scientific journals that are relevant to the research topic. The data analysis method used is an analysis of the literature used in the study. The results of this study indicate that there is a relationship or correlation between the use of social media and the mental health of adolescents. This finding indicates that the duration of use, the type of application used and its frequency have an influence on the negative impacts caused by adolescents and there is a significant relationship between the use of social media and mental health in adolescents. The negative effects of social media are that it indirectly distances those who are close. Adolescents have a high curiosity about things they don't know yet or things that are interesting and unique, so social media is very helpful for adolescents to find things they don't know easily. On the other hand, high curiosity in adolescents can have a bad impact. For example, curiosity or interest in things about pornography because if you see something like that once you will feel curious, Adolescents who are addicted to pornography will be very detrimental to themselves because the influence of watching pornographic videos is very bad, namely damaging brain function and affecting the mentality of adolescents.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR TAMALATE KOTA MAKASSAR Mahka, Muh. Fachrur Razy; Sufriaman, Sufriaman; Jaya, Karman
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3896

Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk pada wilayah hukum Polsek Tamalate. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang memiliki beberapa pokok inti. Lokasi penelitian akan difokuskan di Polsek Tamalate Makassar. Adapun sumber data primer yaitu Devisi Kanit Reskrim Polsek Tamalate Makassar dan pihak penyelidik sedangkan sumber data sekunder yaitu beberapat literature terkait tentang tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Tamalate telah melakukan upaya dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Tamalate dapat dianggap sangat baik karena mampu melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam penanganan tindak pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa semua elemen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut antara lain faktor ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, pendidikan, dan kelalaian para pengguna kendaraan. Dengan memahami faktor-faktor ini, Polsek Tamalate dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Motor vechicle theft is a crime that continues to increase in various areas, including in the jurisdiction of the Tamalate Police. This criminal act not only harms the victim financially but also has a broad social impact. This research uses a type of qualitative field research that has several core points. The research location will focus on the Tamalate Police, Makassar. The primary data sources are the Head of Criminal Investigation Unit of the Tamalate Makassar Police and investigators, while the secondary data sources are several related pieces of literature regarding the crime of theft. The results of this research indicate that the Tamalate Police have made efforts to handle criminal acts of motor vehicle theft through preventive and repressive approaches. The preventive efforts carried out by the Tamalate Police can be considered very good because they were able to involve all community figures in handling these criminal acts. This means that all elements of society have a role and responsibility in dealing with cases of motor vehicle theft. Several factors that influence the occurrence of criminal acts of theft include economic factors, human resources, the environment, education, and the negligence of vehicle users. By understanding these factors, the Tamalate Police can develop more effective strategies for preventing and dealing with motor vehicle theft.

Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Jaya, Karman; Syukri Akub, Muhammad; Halim, Hamzah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18282

Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan memang sangat diperlukan mengingat korupsi adalah tindak pidana yang mengancam kemajuan Negara,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya Dewan Pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan konsep dan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa kesimpulan awal, Keberadaan dewan pengawas sebagai sesuatu yang baru dalam tubuh KPK terlalu superbody yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangansehingga menyentuh Pro justicia sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas KPK yang bersifat independent apalagi Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode etik,bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau Check and balance tidak tercapai sehingga muncul dalam tubuh KPK yang ujungnya tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK

Evaluation of the Regional Head Age Limit Policy in Indonesia After the Supreme Court Decision Number 23 P / HUM / 2024 Hamid, La Ode Purnama; Islami, Nabiel Fikril; Jaya, Karman
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 03 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i03.1119

This study evaluates the regional head age limit policy in Indonesia following the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 through a normative juridical analysis. The age limit policy, governed by Law No. 10 of 2016, aims to ensure capable leadership by imposing a minimum age requirement for candidates. However, the Supreme Court's decision raises questions about the policy's alignment with constitutional principles of equality, non-discrimination, and democratic participation. The analysis examines statutory regulations, legal principles, and comparative insights from other democratic countries to understand the policy's rationale and implications. Findings highlight the need for a balanced approach that ensures legal consistency and promotes inclusive, effective regional governance. Recommendations include lowering the minimum age requirement, implementing a flexible age range, and incorporating empirical evidence to refine the policy, ensuring it serves the principles of justice, democratic participation, and effective governance.

Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa Sufriaman; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Jaya, Karman
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2037

Pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik maupun media online merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati. penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media cetak maupun media online dan ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.

Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III- 16/AL/I/2017 Jaya, Karman; Sufriaman; Halim, Muhammad
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P3KM Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2043

Pada perkara pidana dalam Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD wajib di selesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya seperti dalam hal ini Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Terhadap Seorang TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi kasus Nomor : 06-K/PM III- 16/AL/I/2017) selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Menyatakan bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Namun putusan terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3(tiga) Bulan penjara. Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal yakni 2(dua) tahun delapan bulan penjara sesuai dengan yang di muat dalam pasal 281 ke 1 KUHP mengingat perbuatan terdakwa sudah terbukti dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak Pidana Kesusilaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus dengan aplikasi penelitian yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Peran Hukum Administrasi Negara sebagai Ilmu Pengetahuan dalam Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Publik Cahyo Nugroho, Tri; Khan, Aditya Sulthony Ahmad; Jaya, Karman
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i2.45000

This study aims to examine the role of administrative law as an academic discipline in strengthening transparency and accountability in the public sector through a systematic literature review. A qualitative approach was employed using a Systematic Literature Review (SLR) design, focusing on the search, selection, and analysis of scholarly publications and international reports related to administrative law, public information disclosure, and governance. The literature reviewed covers works published between 2010 and 2024, obtained from reputable scientific databases. The findings reveal that administrative law plays a dual role: as a normative framework and as a regulatory mechanism to ensure public information disclosure, prevent abuse of authority, and enhance bureaucratic accountability. Three key findings are identified: (1) legal frameworks governing public information disclosure provide legitimacy for transparency practices; (2) administrative law contributes to anti-corruption efforts through the implementation of digital systems such as e-procurement; and (3) the integration of administrative law with bureaucratic reform and global governance standards supports the development of modern, accountable governance. This study concludes that the success of transparency and accountability in the public sector is strongly influenced by the presence of a clear, consistent, and internationally aligned administrative legal framework.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search