Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Ardhi: Jurnal Pengabdian dalam Negri
Apitta Fitria Rahmawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Minimnya Perspektif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis terhadap Dikriminalisasi Perempuan dalam Hukum Acara Pidana Apitta Fitria Rahmawati; Yuris Tri Naili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1758

Abstract

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi hukum di Indonesia semestinya tidak hanya menjamin prosedur hukum yang adil secara formal, tetapi juga harus responsif terhadap realitas ketimpangan sosial yang dialami kelompok rentan, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam ketentuan RUU KUHAP, menelaah kegagalan pendekatan hukum formalistik dalam mengakomodasi pengalaman perempuan sebagai korban maupun tersangka, serta menawarkan rekonstruksi norma hukum acara pidana berdasarkan Feminist Legal Theory dan teori keadilan substantif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kritis, ditemukan bahwa RUU KUHAP masih menyisakan bias struktural dan tidak memberikan perlindungan memadai bagi perempuan dalam proses peradilan pidana. Ketentuan hukum yang bersifat netral secara tekstual justru menciptakan ketidakadilan substantif, terutama dalam hal penahanan, pembuktian, dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi norma hukum acara pidana yang mengintegrasikan pendekatan berbasis gender dan interseksionalitas demi terwujudnya sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.
Penguatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Diri Berbasis AI dalam Mencegah Generasi Muda Menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Digital di SMKN 1 Kaligondang Purbalingga Apitta Fitria Rahmawati; Yuris Tri Naili; Monica Puspa Dewi
ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri Vol. 4 No. 2 (2026): April: ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri
Publisher : Asosiasi Riset Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ardhi.v4i2.1944

Abstract

The development of digital technology and artificial intelligence (AI) has increased youth interaction in cyberspace, while also elevating the risk of digital crimes, both as perpetrators and victims. This community service program AIms to strengthen legal awareness and AI-based self-protection skills among students of SMKN 1 Kaligondang, \Purbalingga Regency. The implementation methods include interactive workshops, digital security trAIning, case simulations, and the use of a mini AI assistant as a preventive educational tool. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments, participatory observation, and participant reflection. The results indicate an improvement in participants’ understanding of digital law, particularly regarding the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions and its relevance to the Indonesian Criminal Code. In addition, participants’ technical skills in securing digital accounts, identifying phishing attempts, and responding to cyber risks have also improved. The use of AI has proven to enhance participation and contextual understanding. Overall, the program is effective in fostering legal awareness, improving digital protection capabilities, and shaping responsible behavior in cyberspace.
ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PAYMENT ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Isti Qomah; Maya Ruhtiani; Apitta Fitria Rahmawati
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol. 8 No. 01 (2026): JUNI 2026
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi sistem pembayaran global mendorong Indonesia menerbitkan kebijakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 sebagai instrumen kedaulatan digital sekaligus akselerator inklusi keuangan nasional. Kebijakan tersebut dikritik Amerika Serikat melalui laporan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis United States Trade Representative (USTR), yang mengategorikan QRIS dan GPN sebagai hambatan akses pasar bagi penyedia jasa global seperti Visa dan Mastercard sehingga berpotensi memicu sengketa dalam kerangka GATS-WTO. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pembayaran digital dalam hukum perdagangan internasional serta membandingkan sistem pembayaran digital Indonesia dengan Amerika Serikat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum fungsional, didukung Teori Kedaulatan Negara sebagai grand theory, Teori Perbandingan Hukum Fungsional sebagai middle range theory, dan Teori Kepentingan Nasional sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan QRIS dan GPN tetap dapat mempertahankan legitimasinya di bawah mekanisme Prudential Carve-out GATS karena bersifat nondiskriminatif, berbasis standar internasional EMVCo, dan berorientasi pada inklusi keuangan sebagai kepentingan publik yang dilindungi hukum internasional. Kedua sistem pembayaran merupakan functional equivalents yang sama-sama sah, sehingga kritik Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum yang kokoh.
Co-Authors Isti Qomah Maya Ruhtiani Monica Puspa Dewi Yuris Tri Naili