Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

HUBUNGAN REWARD DENGAN PERILAKU CARING PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP RSUD AJIBARANG Tri Sumarni; Yuris Tri Naili
Viva Medika Vol 10 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Harapan Bangsa Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.857 KB) | DOI: 10.35960/vm.v10i1.142

Abstract

Nurses caring behavior is one of the essential components of the quality of hospital services. Organizational culture can influence the practice of caring behavior. Reward is one of components in the organization's culture. Patient satisfaction survey results indicated a lack of caring behavior in nurses in inpatient section Ajibarang hospital. This study aims to determine the relationship of reward with the behavior of caring nurses in inpatient hospitals Ajibarang. The study design was cross-sectional quantitative approach. Data were collected questionnaire to 41 nurses in May-June 2016 for inpatient section class III Ajibarang hospital. Data analysis included univariate, bivariate with chi square test. Results of univariate analysis showed that most nurses perceiving good reward (73.2%) and good caring behavior (58.5%). The bivariate analysis showed there is no associated between reward with nurses caring behavior (p = 0.303). Bidang Keperawatan Ajibarang Hospital expected caring behavior-related training and insert items into the standard procedur operational and caring nurse performance appraisal. Keywords: Reward, Caring Behavior
STUDI KELENGKAPAN PENGISIAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIKDI RUMAH SAKIT UMUM AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS Yuris Tri Naili; Tri Sumarni
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2014: PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL - HASIL PENELITIAN & PENGABDIAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.028 KB)

Abstract

Medical treatment approval is an absolute requirement to do medical treatment. According toSubekti, an agreement also called an approval because both party is agree to do something. Itcan be said that both terms (agreement and approval) have a same meaning. (Subekti, 1987,Law Agreement, Intermassa, Jakarta). Medical treatment approval form is a law agreement,therefore medical treatment approval must meet the legitimate of an agreement, as regulated inarticle 1320 and 1321 KUHP. The purpose of this research is to describe the compatibility andcompleteness of approval form fulfilment. This research conducted in Ajibarang Hospital usingdescriptive research methodology to give a detail, systematic and comprehensive description about everything related to the compatibility and completeness of approval form fulfilment.This research found that in substance the Medical Treatment Approval Form of Ajibarang Hospital has not fulfil the principle of agreement which is regulated in article 1320 and 1321KUHP, and the Medical Treatment Approval Form of Ajibarang Hospital 98% is not filledcompletely. The incompleteness is consist of : 91, 7 % the approver identity is unallocatedcompletely; 36, 7 % the patient identity is unallocated completely; 10,8% the medical recordnumber is unallocated completely; 24,8% the approver status is unallocated completely; 21,6%the signature witness of patient family is unallocated completely; 4% approver signature isunallocated completely, and 1,8 % medical treatment explanation is unallocated completely.Key word : Medical treatment approval, compatibility, completeness
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang di Metaverse Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Maya Ruhtiani; Yuris Tri Naili; Hesti Ayu Wahyuni
J-LEE - Journal of Law, English, and Economics Vol 4 No 02 (2022): Desember
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/j-lee.v4i02.975

Abstract

This article examines violations related to trademarks in the metaverse, which are reviewed from the perspective of intellectual property rights and examines the law enforcement that is applied in the metaverse itself in the event of a trademark violation that is claimed by another person who is not the owner of the rights to the trademark. The type of research used is normative juridical, in which the discussion of this research prioritizes the study of the application of positive legal norms or legal principles applied in Indonesia and approaches through related laws and regulations. The study in this research is an analysis of the first-to-file principle in registering trademarks used in the metaverse and studying the classification of trademarks so that they can be registered in the metaverse so that other people do not use these trademarks. Based on the study in the discussion in this study, it is concluded that the legal protection of trademarks in the metaverse, seen from the perspective of intellectual property rights, still needs to be under the provisions of the applicable laws and regulations. This is marked by the many legal cases against trademark violations in the metaverse itself because trademarks registered in the real world will not automatically be registered in the metaverse unless the rights owner or company registers their trademark through a trademark registration service application on the metaverse.
MEKANISME DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt) Wahyuni, Hesti Ayu; Naili, Yuris Tri; Safitri, Fania Mutiara
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1507

Abstract

AbstrakSebagai generasi penerus bangsa, anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) tidak perlu mendapat perlakuan hukum. Agar mampu menjadi manusia seutuhnya, cerdas dan bertanggung jawab, anak justru harus diberikan bimbingan serta binaan. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tidak pidana anak, dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, atau disebut diversi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan hukum pengaturan diversi. Undang-undang tersebut secara tegas menjelaskan mengenai diversi yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui proses pengadilan.Kesimpulan berdasarkan penelitian serta pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, adalah: Penentuan diversi atas Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokertoo yakni ; Kata kunci : Hakim, Anak berkonflik, Efektivitas, Sistem Peradilan Pidana Anak
PENERAPAN PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA PERATURAN KEPEGAWAIAN STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO Afrilies, Marlia Hafny; Naili, Yuris Tri; Savitri, Fania Mutiara
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1597

Abstract

AbstrakPekerjaan sangat dibutuhkan semua orang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan menjaga kelangsungan kehidupannya. Bagi sebagian orang, melakukan suatu pekerjaan tidak hanya untuk mendapatkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi juga sarana untuk menyalurkan hobi, berkarya sesuai dengan keinginan hati sehingga pekerjaan menjadi salah satu kenikmatan hidup dan menjadi lebih bermakna tidak hanya secara personal bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya.Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap perusahaan membutuhkan peraturan kepengawaian yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pengusaha agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) atau sering disebut dengan UU Naker telah menjelaskan megenai kebutuhan tersebut. UUK merupakan pokok dasar hukum dalam pembuatan peraturan-peraturan kepegawaian dalam suatu perusahaan. Hal yang selalu menjadi perhatian bagi kalangan pekerja adalah masalah kesejahteraan dan perlindungan pekerja yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan perlindungan pekerja, pengupahan pekerja, dan kesejahteraan pekerja dalam UU No.13 Tahun 2003 sudah dilaksanakan. Sedangkan rekomendasi yang diberikan penelitian ini adalah: (1) bagi pekerja diharapkan menjaga kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan, (2) bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan bekal yang memadai bagi pekerja terhadap pengetahuan dasar tentang ketenagakerjaan, (3) bagi perusahaan diharapkan untuk melengkapi peraturan kepegawaian yang sudah dibuat agar menjadi lebih baik. Kata kunci: Implementasi Perlindungan, Pengupahan, Kesejahteraan Pekerja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Ruhtiani, Maya; Naili, Yuris Tri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11124

Abstract

Indonesia memahami karya intelektual sebagai suatu konsep dasar diakuinya suatu karya dari daya pikir seseorang yang memerlukan pengakuan, penghormatan bahkan perlindungan sebagaimana harta kekayaan lainnya yang mempunyai kepemilikan sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual ada apabila diikuti dengan perlindungan hukumnya. penelitian ini mengkaji mengenai pemanfaatan teknologi blockchain dalam melindungi karya cipta di Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan sebagai pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian pada pemanfaatan teknologi blockchain dapat di implementasikan di Indonesia dan teknologi tersebut dapat dijadikan sebagai implementasi dari Pasal 53 UUHC. Teknologi blockchain dapat mencegah Pembajakan/Plagiarisme karena memungkinkan penyimpanan detail informasi karya cipta, termasuk siapa penciptanya, dan waktu dipublikasikannya karya cipta tersebut dan teknologi blockchain juga bisa mencatat waktu kapan sebuah karya cipta dipublikasikan untuk pertama kalinya.
Legal Aspects of Telemedicine Health Services in the Perspective of Health Law in Indonesia in the Digital Era Afrilies, Marlia Hafny; Naili, Yuris Tri
Journal of Advanced Health Informatics Research Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Peneliti Teknologi Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59247/jahir.v1i1.23

Abstract

Information Technology that develops rapidly over time has brought significant influence on the way of communicating and the activities of society globally. The health sector is no exception, and the peak is during the Covid-19 pandemic which greatly affects community interactions both individually and with health workers. One of the ways health workers respond to the pandemic period is by utilizing the information technology system optimally to improve the quality of medical services so that people continue to get health services as they should. This article will discuss the development of rules for telemedicine health services in health law in Indonesia, and the extent to which they provide legal protection for health service users and health workers as health care providers. The research method used in this study, namely Normative Juridical Research, is a legal research method carried out by examining library materials or secondary materials. The result of the discussion is legal obligations, which are strengthened by legal sanctions, aiming to realize legal certainty. However, this legal certainty should also consider the expediency of the law so that the law does not only provide legal certainty, but also provides legal benefits, namely the equitable distribution of quality health services to remote parts of the Indonesian state
Pendampingan Hak Cipta Produk UMKM dalam Upaya Meningkatkan Penjualan di Wilayah Banyumas Ruhtiani, Maya; Naili, Yuris Tri
Nusantara Mengabdi Kepada Negeri Vol. 1 No. 4 (2024): November: Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/numeken.v1i4.571

Abstract

This article focuses on enhancing the understanding and awareness of MSME in the Banyumas region about the critical importance of copyright protection. Additionally, it provides assistance in the copyright registration process to improve the competitiveness of their products. A key challenge for MSME business owners in Banyumas is the lack of intellectual property protection, which makes their innovative products vulnerable to imitation and misuse, diminishing their incentive to innovate further. The methodology adopted for this study includes data collection through observation and document analysis. The findings reveal that the program effectively enhanced the knowledge of MSME business owners regarding copyright protection and the associated registration process. Moreover, the mentoring process encouraged greater participation by MSME business owners in using copyright as a tool for product protection. This initiative not only helps safeguard their intellectual property but also has a positive impact on increasing sales and product competitiveness in the marketplace.
CORPORATE GOVERNANCE IN THE AGE OF GENERATIVE AI A LEGAL PERSPECTIVE Naili, Yuris Tri; Purwono, Purwono
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.25008

Abstract

The emergence of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to corporate governance, presenting various opportunities and challenges. The implementation of AI in corporate governance can have a significant impact on the level of governance and create conditions that support better decision-making. However, the use of AI also has negative impacts such as data privacy violations, gender discrimination, reputational loss, and compliance issues. Additionally, there are legal challenges in the application of AI, including the legality of data utilization, accountability, fairness, transparency, security, and data privacy. Through a systematic literature review, including the analysis of articles, legal documents, and relevant regulations, this study aims to analyze the impact of Generative AI on corporate governance, identify potential legal challenges, and investigate relevant legal perspectives in addressing these challenges
The Role of AI in Health Research: A Policy Review of Higher Education Foundations Yuris Tri Naili; Efendi Lod Simanjuntak; Anatoly Kostruba
Journal of Advanced Health Informatics Research Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Peneliti Teknologi Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59247/jahir.v2i2.295

Abstract

The integration of Artificial Intelligence in health research has transformed data analysis, predictive modeling, and personalized treatment strategies. However, its rapid adoption presents regulatory, ethical, and institutional challenges, particularly in higher education foundations that oversee health research. This paper examines policies governing AI-driven health research, focusing on regulatory frameworks, ethical guidelines, and institutional policies that shape AI applications in academia. At the global and national levels, regulations such as the EU AI Act and World Health Organization guidelines set standards for AI safety, transparency, and data protection in health research. Despite these frameworks, challenges persist, including data privacy concerns, algorithmic bias, and inconsistent ethical oversight. Ethical frameworks like the Ethical Regulatory Framework for AI emphasize accountability, fairness, and continuous monitoring to ensure responsible AI deployment. Higher education institutions play a crucial role in developing AI governance frameworks that balance innovation with compliance. However, inconsistencies in institutional policies create gaps in regulatory enforcement and ethical standards. Addressing these issues requires harmonized policies, interdisciplinary collaboration, and proactive stakeholder engagement. This paper highlights the role of AI in optimizing research methodologies, funding allocation, and regulatory compliance while discussing emerging challenges and future directions for AI-driven health research governance.