Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Fahmi, Sanabilul
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Interpretasi Asas Equality Before the Law dalam Analisis Hadis terkait Bani Khuzaimah Fahmi, Sanabilul; Zamzami, Alfan Jamil; Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i1.552

Abstract

Prinsip equality before the law kiranya masih belum terlaksana dengan baik, padahal merupakan prinsip utama dalam hukum. Hal tersebut juga telah menjadi prinsip penting dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW sangat memegang teguh prinsip yang dimaksud ketika mengadili seseorang dari kalangan terhormat yang melakukan kejahatan. Artikel ini membahas prinsip equality before the law yang dijadikan sebagai dasar dalam ruang keislaman dengan melakukan interpretasi terhadap hadis yang mempunyai relevansi dengan keadaan masa kini. Jenis penelitian socio-legal digunakan dalam artikel ini dengan pendekatan keislaman dan hukum itu sendiri. Hasilnya, pengajaran dan penerapan equality before the law dalam hukum Islam melalui hadis telah ada sejak dahulu dan dapat beriringan juga dengan perkembangan hukum saat ini.
Mekanisme Pembuktian dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan oleh Bawaslu Kota Kediri Fahmi, Sanabilul; Zamzami, Alfan Jamil; Octarica, Rahma
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.761

Abstract

Penanganan tindak pidana pemilihan menuntut sistem pembuktian yang efektif, terutama pada level daerah yang menjadi garda terdepan dalam menilai kecukupan unsur formil dan materiil suatu perkara. Artikel ini menganalisis mekanisme pembuktian tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kediri serta mengidentifikasi hambatan yang mengakibatkan banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal. Hasilnya, sebagian besar dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi standar minimal pembuktian, karena keterbatasan waktu penanganan, sempitnya kewenangan investigatif Bawaslu Kota Kediri, dan kesulitan memperoleh alat bukti, terutama dalam kasus perusakan alat peraga kampanye. Selain itu, perbedaan interpretasi antar-unsur sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) turut menghambat proses penanganan tindak pidana pemilihan.
Co-Authors Khamim, Khamim Octarica, Rahma Zamzami, Alfan Jamil