Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Produk Tidak Sesuai Deskripsi Barang Pinasang, Mercy Anastasya Sekeon Ralfie; Massie, Cornelis D.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20217

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia. Namun, kemudahan dalam bertransaksi secara daring juga memunculkan persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam kasus produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum e-commerce di Indonesia serta implementasi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat sejumlah regulasi seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan PP No. 80 Tahun 2019, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, terutama pada mekanisme penyelesaian sengketa dan efektivitas pengawasan. Kasus-kasus konkret yang dikaji, seperti putusan No. 183/Pdt.G/2018/PN Mdn dan kasus konsumen e-commerce lainnya, memperlihatkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban terhadap konsumen. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, peningkatan edukasi konsumen, serta pembentukan lembaga pengawas transaksi daring yang lebih responsif dan profesional.
Analisis Yuridis Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Longsam, Imanuella Gabriela Angelique; Mawuntu, Jacobus R.; Massie, Cornelis D.
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20568

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta untuk mengkaji secara yuridis proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan. Pilkada sebagai wujud kedaulatan rakyat menuntut proses yang jujur, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, pelanggaran Pilkada, baik administratif maupun pidana, kerap terjadi dan membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang terpadu dan efisien. Gakkumdu dibentuk sebagai wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menangani pelanggaran secara cepat dan terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Gakkumdu telah memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang ketat, masih terdapat tantangan dalam koordinasi dan perbedaan persepsi antar lembaga. Namun demikian, keberadaan Gakkumdu dinilai efektif dalam mempercepat proses penanganan perkara dan mendorong penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berintegritas. Kata Kunci: Gakkumdu, Pilkada, Tindak Pidana Pemilu, Penyidikan, Penuntutan, Penegakan Hukum.