Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Comparison of Principles of Gender Equality in Burgerlijk Wetboek and Marriage Law Regarding the Rights and Obligations of Husband Wife Yoandini, Elitta; Sarah, Siti; Al Amruzi, M. Fahmi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17822

Abstract

This study examines and compares the principle of gender equality in the regulation of spousal rights and obligations as stipulated in the Burgerlijk Wetboek (Indonesian Civil Code) and Law Number 1 of 1974 on Marriage. The research applies a normative legal method with qualitative analysis. The findings indicate that the Civil Code reflects a patriarchal legal construction that places the husband as the dominant head of the family, while the wife occupies a subordinate position. In contrast, the Marriage Law embodies the spirit of family law reform in Indonesia by recognizing equal rights and status between husband and wife, although it still contains elements of traditional gender role bias. The amendment through Law Number 16 of 2019, which equalizes the minimum age for marriage, serves as an indicator of progress toward achieving gender justice. However, the implementation of these equality norms continues to face challenges from entrenched patriarchal cultural values in society. This study concludes that more substantive legal reform and social transformation are essential to realize a just and equal marital relationship.
Maslahah Mursalah Dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Yoandini, Elitta; Khasyi’in, Nuril
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1613

Abstract

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia. Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan hilangnya kepastian hukum atas status perkawinan, sehingga perempuan dan anak rentan kehilangan hak-hak fundamental seperti nafkah, waris, identitas hukum, dan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-regulatif dengan menelaah ketentuan fikih klasik, ijtihad kontemporer, serta regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Analisis berfokus pada Maslahah Mursalah sebagai basis perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta Istidlal para ulama kontemporer yang menegaskan urgensi administratif pencatatan nikah dalam konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan manifestasi kemaslahatan syariah yang sejalan dengan maqasid al-shari‘ah, terutama hifz al-nasab, hifz al-‘ird, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah, baik secara hukum positif maupun syariah, merupakan keharusan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik dan pencegahan mudarat, sehingga menjadi wajib dalam kerangka perlindungan hukum keluarga di Indonesia.