Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pertamax Dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina Silalahi, Adi Kristian; Rahmawati, Dheya; Erliyani, Resa
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 4 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i4.3222

Abstract

Tulisan ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen bahan bakar minyak (BBM) pertamax yang disediakan oleh Pertamina. Perlindungan yang dianalisa adalah terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan oleh beberapa petinggi Pertamina maupun anak Perusahaan Pertamina. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada konsumen pengguna pertamax karena tindakan yang dilakukan adalah mengubah komposisi bahan bakar pertamax yang seharusnya dengan spesifikasi Ron-92, ternyata di oplos menjadi campuran Ron-89 dan Ron-90. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Pertamax Pertamina dalam Tindak Pidana Korupsi PT. Pertamina. Peran negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen BBM Pertamax sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan asas kepastian hukum terhadap konsumen yang dirugikan.
Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pencemaran Air Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Hasbi, Apriadi; Erliyani, Resa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4401

Abstract

Pencemaran air merupakan permasalahan lingkungan hidup yang serius dan berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, serta keberlanjutan pembangunan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran air berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur sanksi pidana pencemaran air secara tegas, termasuk pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta kecenderungan penjatuhan sanksi yang ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan.