Wardiansyah, Kris
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Eksistensi Lembaga Mediasi Komunitas Dalam Menekan Laju Sengketa Pertanahan Di Indonesia Syahrial Haq, Hilman; Wardiansyah, Kris
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1223

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan fenomena kompleks yang terus berkembang di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk kepentingan pembangunan, investasi, dan pemukiman. Sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat adat dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan efektivitas Lembaga Mediasi Komunitas (LMK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, serta menelaah kekuatan hukum hasil mediasi tersebut dalam struktur hukum nasional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan restoratif melalui mekanisme partisipatif dan dialogis. Namun, tantangan terkait legalitas formal dan pengakuan negara terhadap hasil mediasi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengakuan hukum terhadap hasil mediasi komunitas, termasuk pengintegrasian dengan sistem peradilan formal guna menciptakan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan.
Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalamPerjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi Haq, Hilman Syahrial; Wardani, Alamsyah Mustika; Wardiansyah, Kris
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang, yaitu hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagai pembeli dan penjual yang terikat perjanjian jual beli. Selanjutnya, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan ekspedisi, di mana pelaku usaha bertindak sebagai pengirim barang dan pihak ekspedisi terikat dalam perjanjian ekspedisi. Namun, konsumen tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan ekspedisi karena ekspedisi hanya berfungsi sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan pembeli. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa pengiriman barang dilakukan secara preventif melalui upaya pembinaan dan pendidikan, serta secara represif berupa pertanggungjawaban hukum para pihak, baik dalam bentuk pertanggungjawaban perdata maupun pidana.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Kontrak Jual Beli (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Thailand) Wardiansyah, Kris; Andini, Aulia Marsya; Fardiillah, Roni
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i01.18

Abstract

Background: Consumer protection within contract law is vital to modern legal systems, especially in Indonesia and Thailand, where rapid economic growth presents unique challenges. Safeguarding consumer rights in sales and purchase agreements has become increasingly significant, underscoring the necessity for a comparative analysis of the legal frameworks in both nations. Objective: This study aims to compare the systems of consumer contract protection in Indonesia and Thailand, with a particular emphasis on the legal framework, protection mechanisms, implementation, and practices in sales and purchase transactions. Method: Employing a normative juridical approach and comparative analysis, the study investigates and contrasts both countries' consumer protection legal systems to identify their similarities and differences. Results: The findings indicate that Indonesia and Thailand share fundamental consumer protection principles, but their implementation strategies differ considerably. Indonesia adopts a comprehensive approach through Law No. 8 of 1999, whereas Thailand integrates consumer protection measures across various sectoral regulations, with a strong emphasis on alternative dispute resolution. Conclusion and Recommendations: Both countries are committed to consumer protection, albeit through differing legal frameworks. Indonesia could enhance its alternative dispute resolution mechanisms, while Thailand might benefit from consolidating its sectoral regulations to achieve greater consistency in consumer protection.