Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

URGENSI PENGATURAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK BAGI PASIEN ASING DI INDONESIA: UPAYA MENGISI KEKOSONGAN NORMA DALAM ERA WISATA MEDIS Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma; Ni Putu Ega Parwati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102101

Abstract

Pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi elemen penting dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam konteks wisata medis yang melibatkan pasien asing. Indonesia sebagai negara tujuan wisata medis belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur perlindungan hukum terhadap data medis pasien asing dalam sistem RME. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakpastian perlindungan data pribadi, lemahnya posisi hukum dalam sengketa lintas negara, serta terhambatnya kerjasama internasional di sektor kesehatan. Meskipun terdapat peraturan umum terkait RME dan perlindungan data, namun belum ada pengaturan yang mengakomodasi kebutuhan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan wisata medis dan menurunkan daya saing Indonesia secara global. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan internasional.
Implementasi Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Dalam Penerapan Sistem E-Court Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja I Kadek Puji Astawa; Komang Febrinayanti Dantes; I Gusti Ayu Apsari Hadi; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5853

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (e-Litigation). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem e-Court pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan e-Court, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Sengketa Merek Dagang Geprek Bensu dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komang Cahyaniarsa Suryaningrat; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2026): Mei: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i2.8927

Abstract

Intellectual property rights (IPR) are an important legal tool for trademark ownership, protecting business quality, and protecting a company's economic interests. Consumers build trust in trademarks because they signal distinct product quality and reflect a positive and consistent corporate image. Trademark protection is regulated by national law under Trademark Law No. 20 of 2016, which provides legal certainty for trademark owners. This law stipulates that a trademark is only valid if it has distinctive elements, is not imitative, and has been officially registered with an authorized institution. The "first come, first served" principle in Indonesian trademark law can be interpreted as a mechanism that grants rights to the first party to file a valid application. However, the application of this principle in practice often raises complex legal issues, particularly when a trademark has already gained widespread public recognition prior to its formal registration. This study focuses on evaluating this legal protection through a normative legal research method by examining applicable laws, regulations, and court decisions related to trademark disputes in Indonesia. The Geprek Bensu dispute has attracted public attention because it highlights the conflict between legal provisions regarding trademark ownership and public perception. This case demonstrates that the existing legal framework still requires further refinement to balance the interests of trademark registrants with those of parties who have built public reputation through prior commercial use. Therefore, legal reform and consistent law enforcement are essential to ensure fair and comprehensive trademark protection in Indonesia.
Analisis Pelanggaran Hak Ekonomi Lagu Akad Karya Payung Teduh dalam Penggunaan Kepentingan Komersial Gina Sonia Kafiar; Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2026): Mei: CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/cendekia.v6i2.8928

Abstract

Copyright is a key pillar of the Intellectual Property Rights system, providing legal protection for creative works in the arts sector, particularly musical works. Within the copyright framework, the most crucial aspect is economic rights, namely the exclusive right of creators to derive financial benefit from any use of their works. However, the reality on the ground demonstrates the rampant use of songs for commercial purposes without proper authorization, which directly harms creators. This article analyzes economic rights violations in the context of commercial use, using the case study of the song "Akad" by Payung Teduh as a case study. This research uses normative legal methods through a statutory and legal conceptual approach. The research findings indicate that the exploitation of songs for material gain without the explicit consent of the rights holder constitutes a clear violation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Such violations carry serious legal consequences, including civil liability in the form of compensation payments and criminal sanctions. Therefore, synergy between firm law enforcement and increased collective public awareness is necessary. These efforts are vital to guaranteeing the protection of creators' economic rights while creating a healthy, fair, and sustainable creative industry ecosystem in Indonesia for all arts stakeholders.