Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia
Putu Riski Ananda Kusuma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK NETRAL DALAM PEMILIHAN UMUM INDONESIA Putu Riski Ananda Kusuma; Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemilihan umum merupakan suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau bisa juga suatu organisasi yang dengan kesadarannya secara sengaja melakukan pelanggaran hukum, mengacaukan, menghalangi, serta mengganggu pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan menurut undang-undang pemilihan umum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut perlu diketahui mengenai pengaturan aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemilihan umum ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta pengaturannya di masa mendatang. Penulisan ini bertujuan untuk mencari jawaban atas kedua permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan teori hukum yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan contoh kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pertentangan pengaturan netralitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemilihan umum Indonesia lebih berpedoman kepada hukum yang berlaku dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana seorang aparatur sipil negara yang tidak netral dapat dikenakan sanksi pidana, oleh karena itu undang-undang pemilihan umum perlu diuji ke mahkamah konstitusi agar tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga pengaturannya di masa mendatang sesuai dengan apa yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Kata Kunci : Netralitas, Pengaturan, Pemilihan Umum, Aparatur Sipil Negarayan
Model Pembinaan Yang Tepat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Supaya Menimbulkan Efek Jera di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singaraja Putu Riski Ananda Kusuma; I Putu Dwika Ariestu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91730

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berubah fungsinya. Jika pada awal pembentukannya disebut penjara (bui) yang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan yang efektif. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja meliputi pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian. Bagi warga binaan, proses rehabilitasi idealnya lebih fokus pada pendekatan keagamaan. Meskipun secara umum kepastian hukum telah terpenuhi, rehabilitasi menghadapi tantangan karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur hal tersebut di fasilitas tersebut. Kendala dalam proses rehabilitasi antara lain tidak adanya peraturan khusus, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan dana dan anggaran, rendahnya minat warga binaan untuk mengikuti rehabilitasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap proses rehabilitasi.
LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN LEGAL SUBJECTS IN INTERNATIONAL CONTRACTS: AN INTERNATIONAL PRIVATE LAW PERSPECTIVE I Putu Dwika Ariestu; I Dewa Gede Herman Yudiawan; Putu Riski Ananda Kusuma
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i2.67652

Abstract

The protection of foreign legal subjects in the context of international contracts has become an increasingly important issue in international relations. In the era of globalization and economic integration, international contracts serve as a primary instrument in facilitating cross-border transactions. However, foreign legal subjects face different challenges and risks compared to domestic legal subjects. This journal examines the legal protection of foreign legal subjects in international contracts from the perspective of international private law. International private law plays a crucial role in governing legal relationships between nations and resolving disputes involving foreign legal subjects. Foreign legal subjects, such as individuals, companies, or legal entities from other countries, require effective legal protection in contractual rights, enforcement of intellectual property rights, dispute resolution, and prevention of discrimination. Challenges include differences in laws between nations, variations in the understanding of principles of international private law, and disparities in jurisdictional systems. To provide fair and equal legal protection for foreign legal subjects, it is important to understand the perspective of international private law. This journal analyzes various aspects of legal protection for foreign legal subjects in international contracts through a doctrinal approach and analysis of international court practices. The analysis and findings of this journal are expected to contribute to the understanding of the legal protection of foreign legal subjects in the context of international contracts and promote the development of more effective and inclusive legal frameworks.
URGENSI PENGATURAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK BAGI PASIEN ASING DI INDONESIA: UPAYA MENGISI KEKOSONGAN NORMA DALAM ERA WISATA MEDIS Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma; Ni Putu Ega Parwati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102101

Abstract

Pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi elemen penting dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam konteks wisata medis yang melibatkan pasien asing. Indonesia sebagai negara tujuan wisata medis belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur perlindungan hukum terhadap data medis pasien asing dalam sistem RME. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakpastian perlindungan data pribadi, lemahnya posisi hukum dalam sengketa lintas negara, serta terhambatnya kerjasama internasional di sektor kesehatan. Meskipun terdapat peraturan umum terkait RME dan perlindungan data, namun belum ada pengaturan yang mengakomodasi kebutuhan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan wisata medis dan menurunkan daya saing Indonesia secara global. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan internasional.
Co-Authors Anak Agung Istri Ari Atu Dewi I Dewa Gede Herman Yudiawan I Putu Dwika Ariestu Komang Febrinayanti Dantes Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Putu Ega Parwati