Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis
Putu Riski Ananda Kusuma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Model Pembinaan Yang Tepat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Supaya Menimbulkan Efek Jera di Lembaga Pemasyarakatan Kota Singaraja Putu Riski Ananda Kusuma; I Putu Dwika Ariestu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i1.91730

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berubah fungsinya. Jika pada awal pembentukannya disebut penjara (bui) yang dimaksudkan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata-mata untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Pembinaan adalah suatu proses pembelajaran dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang ada serta memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan yang efektif. Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja meliputi pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian. Bagi warga binaan, proses rehabilitasi idealnya lebih fokus pada pendekatan keagamaan. Meskipun secara umum kepastian hukum telah terpenuhi, rehabilitasi menghadapi tantangan karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur hal tersebut di fasilitas tersebut. Kendala dalam proses rehabilitasi antara lain tidak adanya peraturan khusus, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan dana dan anggaran, rendahnya minat warga binaan untuk mengikuti rehabilitasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya dukungan masyarakat terhadap proses rehabilitasi.
LEGAL PROTECTION FOR FOREIGN LEGAL SUBJECTS IN INTERNATIONAL CONTRACTS: AN INTERNATIONAL PRIVATE LAW PERSPECTIVE I Putu Dwika Ariestu; I Dewa Gede Herman Yudiawan; Putu Riski Ananda Kusuma
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i2.67652

Abstract

The protection of foreign legal subjects in the context of international contracts has become an increasingly important issue in international relations. In the era of globalization and economic integration, international contracts serve as a primary instrument in facilitating cross-border transactions. However, foreign legal subjects face different challenges and risks compared to domestic legal subjects. This journal examines the legal protection of foreign legal subjects in international contracts from the perspective of international private law. International private law plays a crucial role in governing legal relationships between nations and resolving disputes involving foreign legal subjects. Foreign legal subjects, such as individuals, companies, or legal entities from other countries, require effective legal protection in contractual rights, enforcement of intellectual property rights, dispute resolution, and prevention of discrimination. Challenges include differences in laws between nations, variations in the understanding of principles of international private law, and disparities in jurisdictional systems. To provide fair and equal legal protection for foreign legal subjects, it is important to understand the perspective of international private law. This journal analyzes various aspects of legal protection for foreign legal subjects in international contracts through a doctrinal approach and analysis of international court practices. The analysis and findings of this journal are expected to contribute to the understanding of the legal protection of foreign legal subjects in the context of international contracts and promote the development of more effective and inclusive legal frameworks.
URGENSI PENGATURAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK BAGI PASIEN ASING DI INDONESIA: UPAYA MENGISI KEKOSONGAN NORMA DALAM ERA WISATA MEDIS Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma; Ni Putu Ega Parwati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102101

Abstract

Pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi elemen penting dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam konteks wisata medis yang melibatkan pasien asing. Indonesia sebagai negara tujuan wisata medis belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur perlindungan hukum terhadap data medis pasien asing dalam sistem RME. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakpastian perlindungan data pribadi, lemahnya posisi hukum dalam sengketa lintas negara, serta terhambatnya kerjasama internasional di sektor kesehatan. Meskipun terdapat peraturan umum terkait RME dan perlindungan data, namun belum ada pengaturan yang mengakomodasi kebutuhan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan wisata medis dan menurunkan daya saing Indonesia secara global. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan internasional.
Implikasi Yuridis Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik terhadap Kekuatan Pembuktian Materiil dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Komang Febriana Adi Putra; I Putu Dwika Ariestu; I Dewa Gede Agung Sidiartha; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 2 (2026): April, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrasi pertanahan telah mengalami transformasi digital yang mendorong penggunaan sertifikat tanah elektronik menjadi bentuk dari modernisasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Kehadiran sertifikat elektronik menimbulkan berbagai implikasi yuridis, khususnya terkait penguatan dalam pembuktian materiil pada sengketa kepemilikan hak terhadap tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sertifikat tanah elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, mempelajari posisinya sebagai bukti hak atas tanah, serta meninjau dampak hukumnya terhadap kekuatan bukti dalam permasalahan sengketa kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mendekati peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik merupakan bentuk modernisasi administrasi pertanahan yang tidak mengubah substansi hak atas tanah maupun prinsip dasar pendaftaran tanah. Secara yuridis, sertifikat tanah elektronik memiliki posisi yang sah sebagai alat bukti hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan dan pengakuan dokumen elektronik dalam peraturan perundang-undangan. Transformasi tersebut tidak mengubah nilai pembuktian materiil sertifikat, namun memperluas aspek pembuktian yang tidak hanya berkaitan dengan kebenaran data fisik dan data yuridis, tetapi juga mencakup integritas, keamanan, dan keandalan sistem elektronik yang mengelola data pertanahan. Oleh karena itu, fektivitas sertifikat tanah elektronik dalam memberikan kepastian hukum sangat bergantung pada akurasi data, keamanan sistem informasi, serta pengawasan yang mampu menjamin keautentikan dan validitas data pertanahan.
IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI DESA KINTAMANI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI I Komang Agus Murdana Yasa; Putu Riski Ananda Kusuma; Supriyanto
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol 6 No 2 (2026): April, Jurnal Hukum Sui Generis
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements in Kintamani Village, Kintamani District, Bangli Regency, and to identify the obstacles affecting its implementation. This research employed an empirical legal research method with a descriptive empirical juridical approach. Primary data were collected through field observations and interviews with the Village Head, traditional community leaders, landowners, and sharecroppers, while secondary data were obtained through a literature review of legislation, books, and scholarly journals. The findings indicate that the implementation of Article 3 Paragraph (1) of Law Number 2 of 1960 has not been effective. A total of 87.5% of respondents still conduct sharecropping agreements orally through the traditional nyakap system, which is based on mutual trust, kinship, and long-standing customary practices, while only 12.5% execute written agreements as required by the law. These findings demonstrate a discrepancy between the applicable legal norms (das sollen) and the actual practices within the community (das sein). The primary obstacles to implementation include the strong legal culture that continues to uphold customary practices, the limited public understanding of the legal requirement to establish written agreements, and the lack of effective dissemination, supervision, and legal guidance from the village government and relevant authorities. The study concludes that improving the effectiveness of Law Number 2 of 1960 requires strengthening public legal awareness, enhancing the government's role in legal education and supervision, and promoting harmony between state law and the living law practiced within the community. Such efforts are essential to ensure legal certainty and legal protection for both landowners and sharecroppers in the implementation of agricultural sharecropping agreements.
Co-Authors Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Hana Sybil Vania Mendrofa I Dewa Gede Agung Sidiartha I Dewa Gede Herman Yudiawan I Komang Agus Murdana Yasa I Putu Dwika Ariestu Komang Febriana Adi Putra Komang Febrinayanti Dantes Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Ni Putu Ega Parwati Supriyanto Yarniwati Gulo