Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Nurisnaeni, Nurisnaeni
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Dokumen Administrasi kependudukan Nurisnaeni, Nurisnaeni; Jamalong, Ahmad; Khaer, Nurharsya
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 3 (September 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i3.73717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesadaran hukum masyarakat kabupaten gowa terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat. (3) peran di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kesadaran  hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari 8 masyarakat sebagai pengguna layanan dan 2 pegawai Disdukcapil sebagai pemberi layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan berada pada kategori sedang. Hal tersebut dilihat dari indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum (2) faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan meliputi tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, faktor sosial ekonomi, adanya kesibukan lain dan kebutuhan (3) Keberadaan Mal Pelayanan Publik dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, hal tersebut dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan. Karena kualitas pelayanan yang baik itu akan mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan sehingga terciptanya tertib administrasi dikalangan masyarakat.  
DARI RUANG PERIKSA KE RUANG SIDANG: KAJIAN YURIDIS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS RELASI KUASA OLEH DOKTER SERTA MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN Hasanah, Nur Hafizal; Fijrah, Nurul; Sinar, Sinar; Nurisnaeni, Nurisnaeni; Adzan, Adzan; Selfi, Selfi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.77083

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that is underpinned by power relations. In the medical context, the power relationship between doctors and patients is unequal, as doctors have authority over patients' bodies, personal information, and treatment decisions. This places patients in a passive, dependent, and vulnerable position, opening the door to abuse of power. The phenomenon of alleged sexual violence by doctors shows that unequal power relations are often the root cause of sexual violence. This study aims to examine and analyze legal regulations related to power-based sexual violence by doctors, as well as forms of legal protection and recovery for victims. The method used is normative jurisprudence with a legislative approach and conceptual analysis. Legally, Indonesia has a Sexual Violence Criminal Law (TPKS Law) that recognizes power relations as an aggravating factor in sentencing. The new Criminal Code also emphasizes that unequal power relations can constitute psychological violence or coercion, not just physical violence. Therefore, any sexual act by a doctor towards a patient without medical grounds and valid consent constitutes a serious violation of criminal law, medical ethics, and the principles of medical professionalism. Legal protection under the UU TPKS includes prevention, prosecution, recovery, and rehabilitation of victims, so that the interests of victims are placed as an aspect that must be considered in criminal and social policy.
Co-Authors Adzan, Adzan Ahmad Jamalong, Ahmad Fijrah, Nurul Hasanah, Nur Hafizal KHAER, NURHARSYA Selfi, Selfi Sinar, Sinar