Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian Gultom, Rahel Elena; M. Alvi Syahrin; Masdar Bakhtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1810

Abstract

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan
Pengawasan Keimigrasian Kejahatan Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Perbatasan dalam Aspek Kriminologi Galih Lintang Alam; Masdar Bakhtiar; Alrin Tambunan
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 2 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum (IN PROGRESS)
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i2.1666

Abstract

Transnational crime, particularly Trafficking in Persons (TPPO), poses a serious threat to national security due to globalization and the ease of cross-border movement. Indonesia's geographical position as an archipelagic state makes it highly vulnerable to this form of modern slavery. This research aims to analyze the vital role of immigration supervision at the border in combating TPPO from a criminological perspective. The research method is qualitative with a normative juridical approach, utilizing a literature study of relevant laws and literature. The results indicate a strong correlation between weak immigration supervision and the rise of TPPO. Indonesia has a legal foundation through its Immigration Law (UU No. 6/2011), Anti-Trafficking in Persons Law (UU No. 21/2007) , and the ratification of the UN Convention Against Transnational Organized Crime. Operationally, countermeasures include administrative and field supervision, the establishment of the "Kresna" Intelligence Team, and synergy within the Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ) system. From a criminological aspect, crime prevention is paramount. It is concluded that strengthening border supervision is imperative. Recommendations include enhancing inter-agency cooperation, utilizing technology, increasing the capacity of officials, and strengthening international cooperation to dismantle criminal networks.