Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PESHUM Jurnal Dinamika Hukum
Gultom, Rahel Elena
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
CEDAW Perspective on Legal Protection for Women Victims of Honor Killing in Pakistan Gultom, Rahel Elena; Syahrin, Muhammad Alvi; Bakhtiar, Masdar
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.2.16079

Abstract

Despite being a Muslim country, Pakistan still has laws that discriminate against women, especially when it comes to their status as victims of assault. An example is the honor killing that occurred in this country, which is a very crucial event. This research aims to ensure and analyze the protection of women's human rights and Pakistan's legislative framework. In this research, normative legal research is used to analyze the provision of legal protection to women who are victims of honor killings in Pakistan. This research analyzes the perspective of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) to provide answers on the formulation of the problem put forward in this research. Using this research methodology, it was determined that several reasons contributed to the incomplete implementation of legal regulations related to establishing women's human rights in Pakistan, including the lack of adequate legal enforcement, ingrained patriarchal culture and customs, and lack of knowledge. among women themselves about their rights. Additionally, there is evidence of substandard implementation of CEDAW, acts of discrimination against women, and cases of honor killings signed by Pakistan. Meanwhile, the CEDAW articles set out rules regarding how women's rights should be realized.
Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Penyelundupan Manusia dalam Konteks Hukum Keimigrasian Gultom, Rahel Elena; M. Alvi Syahrin; Masdar Bakhtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1810

Abstract

Penyelundupan manusia menjadi ancaman serius dalam dinamika hukum keimigrasian Indonesia akibat posisinya yang strategis sebagai negara transit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku, khususnya di wilayah Kota Dumai. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam UU Keimigrasian dan KUHP terbaru, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan, seperti lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan personel, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi khusus mengenai penyelundupan manusia serta penguatan sistem penegakan hukum yang komprehensif agar kejahatan transnasional ini dapat diberantas secara lebih efektif dan berkeadilan
Prospek Dan Tantangan Keimigrasian Pada Perlindungan Pekerja Migran di Kawasan Asean Terhadap Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR) Gultom, Rahel Elena
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2110

Abstract

Penelitian ini membahas prospek dan tantangan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN dengan menekankan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Latar belakang kajian berangkat dari meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas batas yang berdampak pada persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian bertujuan mengeksplorasi keterbatasan AICHR dan mencari alternatif penguatan perlindungan pekerja migran melalui mekanisme regional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun AICHR memiliki peran penting dalam mempromosikan HAM, keterbatasan kewenangan dan prinsip non-interference membatasi efektivitasnya. Implikasi penelitian menegaskan perlunya harmonisasi hukum keimigrasian dan pengembangan kerangka regional yang mengikat untuk menjamin perlindungan yang komprehensif.   
Fungsi Aparat Penegak Hukum Dalam Menudukung Penyelesaian Konflik Secara Restorative Justice di Indonesia Gultom, Rahel Elena
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2130

Abstract

Restorative justice hadir sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana dengan menggeser orientasi dari penghukuman retributif menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui restorative justice di Indonesia, dengan menekankan fungsi mereka sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, korban, serta pelaku untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memegang peran sentral dalam mendorong penerapan restorative justice, meskipun menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan pemahaman, dominasi paradigma retributif, stigma masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Kendati demikian, restorative justice terbukti membawa dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan publik, berkurangnya beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta terfasilitasinya reintegrasi sosial pelaku
Pemenuhan Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR) Dan Convention Right Person Of Disabilities (CRPD) Gultom, Rahel Elena
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i1.12057

Abstract

Education is a fundamental human right and a key driver of social and economic development. Persons with disabilities often encounter barriers in accessing education, ranging from discrimination, inadequate facilities, and unprepared educators, to policies that are not fully inclusive. This research analyzes the fulfillment of the right to education for persons with disabilities based on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Using normative legal research, this study examines the obligations of states under Articles 13 and 14 of ICESCR as well as Article 24 of CRPD, alongside Indonesia’s ratification through national legislation. The findings show that although Indonesia has adopted comprehensive legal frameworks, including Law No. 11 of 2005, Law No. 19 of 2011, and Law No. 8 of 2016, implementation remains challenged by limited resources, insufficient teacher training, and persistent stigma. This study suggests strengthening technical regulations, increasing budget allocation, and fostering public awareness to ensure inclusive education. The implications highlight the necessity of harmonizing international commitments with national policies to achieve substantive equality in education for persons with disabilities.
Co-Authors Bakhtiar, Masdar Masdar Bakhtiar Syahrin, Muhammad Alvi Syahrin, Muhammad Alvi