Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR NOTARIS (STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS/PPAT MEYNILA KESUMA GINTING, S.H., M.Kn) Milawati Br Ginting; Tesalonika Br Tarigan; Muliyani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kantor Notaris. Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan yang menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan dana secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Notaris, sebagai lembaga profesi hukum, turut mengelola dana masyarakat melalui berbagai transaksi jasa hukum. Namun, masih terdapat indikasi bahwa sebagian kantor notaris belum sepenuhnya menerapkan standar akuntabilitas secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian diarahkan pada proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di Kantor Notaris, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip good governance dan etika profesi di sektor jasa hukum.
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR NOTARIS (STUDI KASUS PADA KANTOR NOTARIS/PPAT MEYNILA KESUMA GINTING, S.H., M.Kn) Milawati Br Ginting; Tesalonika Br Tarigan; Muliyani
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kantor Notaris. Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan yang menekankan pada pertanggungjawaban penggunaan dana secara transparan, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Notaris, sebagai lembaga profesi hukum, turut mengelola dana masyarakat melalui berbagai transaksi jasa hukum. Namun, masih terdapat indikasi bahwa sebagian kantor notaris belum sepenuhnya menerapkan standar akuntabilitas secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Fokus penelitian diarahkan pada proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di Kantor Notaris, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis prinsip good governance dan etika profesi di sektor jasa hukum.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN PADA UMKM BINAAN RUMAH BUMN KABANJAHE Diki Febrianto Marbun; Elton Ramos; Milawati Br Ginting; Tegar Alvito Ginting; Kiki Vanesa Br. Tarigan Tambun
Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) Vol. 2 No. 1 (2026): Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/jpi.v2i1.2048

Abstract

Beberapa tahun belakangan ini banyak ditemukan UMKM yang belum menerapkan praktik manajemen keuangan yang baik dan memadai. Pengelolaan keuangan yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakstabilan arus kas, kesulitan dalam mengakses modal, dan rendahnya kapasitas adaptasi terhadap perubahan pasar. Kabupaten Karo aktif memberikan edukasi dan pengembangan UMKM lokal dengan didukung oleh Rumah BUMN Kabanjehe. Saat ini, masih terdapat puluhan UMKM binaan Rumah BUMN Kabanjahe. Jenis usaha UMKM yang ada diantaranya adalah pengerajin ecoprint, produsen makanan ringan, produsen minuman, pengerajin kain tenun, dan lain-lain. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk literasi keuangan, edukasi pencatatan atau mengatur keuangan usaha dan memberikan pemahaman akan pentingnya manajemen keuangan. Dalam hal ini, target tujuan kami ialah pelaku usaha atau UMKM binaan Rumah BUMN Kabanjahe. Adapun Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM binaan Rumah BUMN di Kabupaten Karo untuk mengatur keuangan dan ketrampilan berwiarusaha. Selain itu, tujuan utama dari kegiatan PKM ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyelesaikan permasalahan sosial, dan memacu pembanguna yang berkelanjutan dan inklusif pada aspek mengatur keuangan usaha. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berupa pemberian materi manajemen keuangan, edukasi dan implementasi manajemen keuangan pada beberapa pelaku UMKM, serta sesi tanya jawab terkait permasalahan tentang keuangan dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu hari atau selama 3 jam. Beberapa materi pengabdian yang disampaikan yaitu tentang perencanaan keuangan, pengelolaan kas, kinerja keuangan, dan pengendalian kegiatan keuangan. Aspek praktis dan teknis yang disampaikan pemateri dalam kegiatan pengabdian ini yaitu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, pencatatan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini antara lain: terciptanya arah keputusan finansial usaha, pelaku usaha dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha sehari-hari, serta pelaku UMKM dapat/ bisa mencapai tujuan financial freedom (bebas utang, ada pendapatan investasi, terproteksi dari risiko). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM binaan Rumah BUMN Kabanjahe khususnya dalam implementasi manajemen keuangan yang baik. Disarankan untuk kedepannya agar dilkakukan pendampingan berkelanjutan dalam hal digital marketing, inovasi product dan strategi usaha terupdate atau kekinian demi tercapainya kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.
Sinergi Akuntansi dan Aspek Hukum dalam Tata Kelola Pembiayaan Pertanian di Desa Lau Gumba Milawati Br Ginting; Kurnia P. Hutapea; Jefri, Jefri; Obaja Tarigan; Tesalonika Br Tarigan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15037

Abstract

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian nasional, khususnya di Kabupaten Karo sebagai sentra hortikultura. Petani menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya sistem pencatatan, serta kurangnya perlindungan hukum. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan keuangan usaha tani tidak akuntabel dan mendorong petani bergantung pada pembiayaan informal yang berisiko tinggi. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan berkelanjutan dalam RPJMN 2025–2029, serta fakta bahwa program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani kecil. Selain itu, belum tersedianya sistem pencatatan keuangan yang sederhana dan partisipatif serta lemahnya implementasi regulasi perlindungan petani menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik tata kelola pembiayaan pertanian di Kabupaten Karo, menganalisis regulasi pembiayaan dan perlindungan petani, mengevaluasi sistem pencatatan serta akuntabilitas keuangan, dan merumuskan model tata kelola pembiayaan yang adil berbasis integrasi akuntansi partisipatif dan perlindungan hukum. Studi difokuskan di Desa Lau Gumba, di mana petani memanfaatkan berbagai program pembiayaan namun masih menghadapi persoalan transparansi, salah alokasi dana, keterlambatan pembayaran, dan potensi sengketa hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan akuntansi partisipatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris tentang sinergi aspek akuntansi dan hukum dalam mewujudkan good governance pembiayaan pertanian, serta menjadi dasar kebijakan pembinaan bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Luaran penelitian ditargetkan berupa publikasi pada Jurnal Terakreditasi Sinta 6.