Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khairun Law Journal KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum
Bana, Egiardus
Unknown Affiliation
Chemistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Eksistensi Peraturan Daerah Responsif-Partisipatif: Konkretisasi Politik Hukum yang Demokratis-Populis di Daerah Leonardy, Josep; Bana, Egiardus
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i4.1179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah sebagai bentuk implementasi prinsip demokrasi dan supremasi hukum di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tanpa partisipasi masyarakat mencerminkan proses politik hukum yang otoriter dan tidak demokratis, sehingga produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat represif dan sulit diterima masyarakat. Sebaliknya, pelibatan masyarakat dalam proses legislasi daerah memiliki nilai strategis karena tidak hanya memenuhi prinsip legalitas dan hak asasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas implementasi hukum, memperkuat fungsi kontrol publik, serta menciptakan regulasi yang lebih responsif dan partisipatif.
IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS IN THE FORM OF PAYMENT OF MONEY IN CRIME OF CORRUPTION IN INDONESIA (CRITICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN DECISION NUMBER 5035 K/Pid.Sus/2022) Bana, Egiardus
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 2, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i2.6578

Abstract

Additional criminal sanctions in the form of payment of replacement money to perpetrators of corruption are seen as strategic in the context of recovering state financial losses. The sanctions are regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Jo. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 Law concerning Eradication of Corruption Crimes. In the application of the law, there is an imbalance regarding how additional punishment in the form of payment of replacement money should be applied to perpetrators of corruption. This results in the creation of legal uncertainty. For this reason, in order to overcome this, it is necessary to conduct a critical study regarding the application of additional criminal sanctions in the form of replacement money in Decision Number: 5035 K/Pid.Sus/2022. By conducting a critical review, it is hoped that the existence of additional criminal sanctions in the form of payment of reimbursement money can be applied consistently so as to provide legal certainty guarantees for perpetrators of corruption.
IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL SANCTIONS IN THE FORM OF PAYMENT OF MONEY IN CRIME OF CORRUPTION IN INDONESIA (CRITICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY IN DECISION NUMBER 5035 K/Pid.Sus/2022) Bana, Egiardus
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 2, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i2.6578

Abstract

Additional criminal sanctions in the form of payment of replacement money to perpetrators of corruption are seen as strategic in the context of recovering state financial losses. The sanctions are regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Jo. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 Law concerning Eradication of Corruption Crimes. In the application of the law, there is an imbalance regarding how additional punishment in the form of payment of replacement money should be applied to perpetrators of corruption. This results in the creation of legal uncertainty. For this reason, in order to overcome this, it is necessary to conduct a critical study regarding the application of additional criminal sanctions in the form of replacement money in Decision Number: 5035 K/Pid.Sus/2022. By conducting a critical review, it is hoped that the existence of additional criminal sanctions in the form of payment of reimbursement money can be applied consistently so as to provide legal certainty guarantees for perpetrators of corruption.
Belis: Sudut Pandang Memahami Masyarakat Baumata Dalam Konteks Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Leonardy, Josep; Bana, Egiardus
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.1356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kesepakatan adat tentang belis yang diberlakukan di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Kesepakatan adat mengenai belis yang disusun pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kecamatan bersama perwakilan masyarakat dari delapan desa dinilai mampu mengubah cara pandang serta membentuk perilaku sosial budaya masyarakat terkait pelaksanaan belis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan adat tersebut efektif berfungsi sebagai norma hukum adat yang mampu merekayasa perilaku sosial masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pelaksanaan belis. Namun demikian, implementasi kesepakatan adat belum optimal karena belum dikonstruksikan sebagai norma hukum positif dalam bentuk Peraturan Desa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar kontribusi belis untuk Pendapatan Asli Desa dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan justifikasi formal melalui penyusunan Peraturan Desa agar kesepakatan adat mengenai belis memperoleh legitimasi hukum dan dapat memainkan peran strategis dalam pembangunan desa.
Co-Authors Leonardy, Josep