Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum Volkgeist Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan
Taheriah, Nuragifah
Unknown Affiliation
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analysis of Religious Values as the Foundation of a Simple Life among the Bajo Community Taheriah, Nuragifah; Salam, Shinta Nurhidayati
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 9 No. 2 (2025): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v9i2.7738

Abstract

The life of the Bajo community is inseparable from the sea, characterized by simplicity and guided by religious values, specifically Islam, which is the faith of the Bajo people in Indonesia. According to data from the Central Bureau of Statistics, the religious composition in Indonesia consists of 87.2% Islam. This study examines the simple lifestyle of the Bajo community as a manifestation of religious values in their daily lives. The research was conducted in Bajo settlements in Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, and Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. The study employed both primary and secondary data. Data collection techniques included literature review and field studies through direct interviews. Data were analyzed qualitatively. The analysis reveals that the simplicity of the Bajo community is closely related to the living norms within their society. These include religious norms manifested in contentment with what they have; moral norms reflected in maintaining traditions while upholding religious values; norms of courtesy demonstrated through hard work and mutual respect, fostering social harmony; and legal norms, evidenced by living within their means and avoiding excess. In conclusion, simplicity in the life of the Bajo community is not merely a lifestyle but represents a deeply rooted religious value that permeates every aspect of their existence. It ensures balance in their relationship with nature, fellow humans, and God in the utilization of marine resources.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA Salam, Safrin; Muhammad Karim, La Ode; Taheriah, Nuragifah; Azhar, Eko; Yusran, Yusran
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.257

Abstract

Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (Sea Nomads). Salah satu kearifan yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Bajo adalah adanya pemukiman diatas laut yang telah ditinggali secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo dan mendesign konsep perlindungan hukum hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan hukum yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang kemudian analisis secara preskriptif untuk mendapatkan hasil bahan hukum yakni norma hukum mengenai pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia merupakan budaya Masyarakat Suku Bajo. konsep perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, dan bersifat progresif, selain itu dalam penerapannya harus melibatkan langsung Masyarakat Suku Bajo. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditinggali oleh Masyarakat Suku Bajo secara turun temurun. Pemberian sertipikat tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Masyarakat Suku Bajo dengan memberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK BERMUKIM SUKU BAJO DI INDONESIA, SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA Salam, Safrin; Muhammad Karim, La Ode; Taheriah, Nuragifah; Azhar, Eko; Yusran, Yusran
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 2 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, Februari 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i2.257

Abstract

Suku Bajo merupakan suku yang hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (Sea Nomads). Salah satu kearifan yang dimiliki oleh Masyarakat Suku Bajo adalah adanya pemukiman diatas laut yang telah ditinggali secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo dan mendesign konsep perlindungan hukum hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan hukum yakni, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang kemudian analisis secara preskriptif untuk mendapatkan hasil bahan hukum yakni norma hukum mengenai pengaturan hak bermukim Masyarakat Suku Bajo. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak dasar bagi pemenuhan hak asasi manusia merupakan budaya Masyarakat Suku Bajo. konsep perlindungan Masyarakat Suku Bajo harus memenuhi prinsip nondiskriminasi, dan bersifat progresif, selain itu dalam penerapannya harus melibatkan langsung Masyarakat Suku Bajo. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditinggali oleh Masyarakat Suku Bajo secara turun temurun. Pemberian sertipikat tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap Masyarakat Suku Bajo dengan memberikan kepastian hukum terhadap tempat bermukimnya.
STATUS HUKUM MASYARAKAT SUKU BAJO DI KELURAHAN BAJOE KEC. TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE Taheriah, Nuragifah; Salam, Safrin; Salam, Shinta Nurhidayati
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i2.56543

Abstract

Indonesia, as an archipelagic state, possesses the second-longest coastline in the world, with more than 70% of its population residing in coastal areas. Among these coastal communities, the Bajo people are renowned for their long-standing maritime culture and reputation as skilled seafarers. Social transformation has shifted much of the Bajo population from a nomadic life at sea to permanent settlements along the coast, including Kampung Bajo in Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. This transition raises critical questions regarding the certainty of their legal status. This study examines the legal status of the Bajo community in Kampung Bajo, Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency. Employing a socio-legal research approach within the framework of empirical legal studies, the research utilizes both primary and secondary data, gathered through interviews with local government officials and community leaders, and complemented by literature review. The data were analyzed qualitatively. The findings indicate that within the classification of three types of coastal communities, the Bajo in Kampung Bajo fall into the category of Traditional Communities. Although they continue to uphold traditional values in settlement and fishing practices, their customary institutions no longer exist.
Co-Authors Azhar, Eko Muhammad Karim, La Ode Safrin Salam Salam, Shinta Nurhidayati Yusran Yusran