<![CDATA[Ancaman perang hibrida yang bersifat dinamis dan multidimensi memadukan instrumen militer dan non-militer seperti disinformasi, perang siber, perang tarif, serta hegemoni negara kuat di berbagai kawasan menuntut integrasi kebijakan pertahanan dan publik secara sistemik dan adaptif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh dimensi operasional non-militer terhadap persepsi publik mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi hybrid warfare, serta merumuskan urgensi strategi sinkronisasi kebijakan guna memperkuat ketahanan nasional. Metode yang digunakan adalah mixed methods, dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pakar dan analisis kebijakan, serta pendekatan kuantitatif menggunakan regresi linear untuk mengukur persepsi publik. Hasil kualitatif menunjukkan pentingnya sinergi lintas kelembagaan pemerintah, penguatan penguasaan teknologi digital, dan tata kelola informasi yang responsif. Temuan kuantitatif mendukung hasil tersebut, dengan nilai determinasi yang sangat tinggi (R² = 0,965), menunjukkan bahwa kesiapan nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, ketahanan sosial, dan kapasitas pemerintah dalam mengelola disinformasi. Novelty dari penelitian ini terletak pada penggabungan tiga perspektif teoritis Asymmetric Conflict, Security Governance, dan Resilienceke dalam satu kerangka model integrasi kebijakan pertahanan dan publik dalam konteks menghadapi perang hibrida. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai perang hibrida di Indonesia dengan menawarkan model kebijakan berbasis pendekatan whole-of-government dan whole-of-society. Implikasinya, strategi pertahanan masa depan perlu memperkuat adaptasi kelembagaan dan partisipasi publik di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan resiliensi terhadap ancaman hibrida yang terus berkembang dalam berbagai bentuk.]]>
