Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI HAKIM DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL Trisiana, Ratih; Sukron, Achmad; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i1.202

Abstract

Salah satu lembaga independen negara adalah Komisi Yudisial yang dalam kewenangannnya adalah menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan melakukan pengawasan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Pengawasan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran yang kemudian hasilnya berupa rekomendasi yang disampaikan ke Mahkamah Agung serta tindasannya disampaikan ke Presiden dan DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pelanggaran kode etik hakim dan akibat hukum yang timbul terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu kajian yang dilakukan dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atas jawaban dari permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. dilihat dari sifat hukum, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat mengikat, sehingga kekuatan hukumnya pun lemah. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya pelanggaran kode etik hakim adalah tidak tercapainya tujuan hukum akibat hukum bagi profesi hakim sendiri.
KESENJANGAN TATA KELOLA AI DI INDONESIA: ANTARA REGULASI LEMAH DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI YANG MELESAT Iqbal, Moch.; Trisiana, Ratih
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.229

Abstract

Pertumbuhan teknologi kecedasan bauta (AI) di Indonesia berlangsung secara masif dan signifikan, namun belum diimbangi dengan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh kemudian untuk percepatan implementasi tersebut juga belum diimbangi dengan kerangka tata Kelola dan regulasi yang memadai sehingga artikel ini mengkaji kesenjangan antara kemajuan teknologi AI dan lemahnya kebijakan pengaturannya di Indonesia. Meskipun pemanfaatan AI telah merambah berbagai sektor seperti administrasi public, sistem layanan keuangan, layanan Kesehatan, dan pendidikan, regulasi yang mengaturnya masih bersifat fragmentaris, tidak memiliki kekuatan mengikat, serta belum menjamin perlindungan hak individu dan kepastian hukum yang jelas. Kajian ini menganalisis ketimpangan antara adopsi AI dan lemahnya sistem pengaturan hukumnya di Indonesia.