Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perbandingan Hukum Proses Pelaksanaan Sidang Permohonan Poligami Antara Indonesia Dengan Malaysia Angraini, Nur Mulia Isnai; Ananta Fitri Handayani; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10293

Abstract

Poligami adalah topik yang rumit dan sering menimbulkan perdebatan dalam komunitas Muslim modern, dengan beragam perspektif dan penafsiran yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Di negara-negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara, praktik poligami tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya, tetapi juga diatur melalui ketentuan hukum yang khusus. Artikel ini membahas pengaturan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan fokus pada perbandingan antara Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, yang mensyaratkan izin pengadilan serta persetujuan tertulis dari istri pertama. Sementara di Malaysia, meskipun juga mewajibkan izin dari Mahkamah Syariah, penerapan syarat-syarat tersebut bervariasi antar negeri, dan dalam beberapa wilayah tidak mensyaratkan izin istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) untuk menganalisis perbedaan dan persamaan pengaturan poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum syariah yang serupa, implementasi dan kebijakan negara terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh sistem hukum nasional masing-masing.
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP KASUS PEMASANGAN IKLAN SECARA EKSKLUSIF PADA MEDIA Nur Mulia Isnai Angraini; Ananta Fitri Handayani; Santi Rima Melati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cy0krj14

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik pemasangan iklan secara eksklusif pada media yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Praktik eksklusivitas iklan sering kali menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lain untuk mendapatkan akses yang sama dalam memasarkan produknya melalui media tertentu. Hal ini dapat melanggar prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (case approach), guna menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani kasus pemasangan iklan eksklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian eksklusif antara pelaku usaha dengan media dapat mengarah pada penguasaan pasar dan menutup peluang kompetitor, sehingga termasuk dalam kategori penyalahgunaan posisi dominan. KPPU memiliki peran penting dalam menegakkan hukum melalui penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi administratif untuk menjaga terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif. Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha terhadap kasus iklan eksklusif diharapkan mampu mencegah praktik monopoli dan melindungi kepentingan publik serta pelaku usaha lain secara seimbang.