Oktaviani, Riekya
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perancangan Kontrak Sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Dalam Transaksi Komersial Oktaviani, Riekya; Siti Nurul Jannah; Lucky Dafira Nugroho
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10294

Abstract

Sengketa dalam transaksi komersial sering terjadi akibat perancangan kontrak yang kurang jelas dan tidak lengkap. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum kontrak, khususnya asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dan asas kebebasan berkontrak (vrijheid van contract) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Problematika ini semakin kompleks dengan adanya perkembangan transaksi bisnis modern yang melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari hukum perdata, hukum dagang, hingga regulasi sektor spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perancangan kontrak dapat berperan sebagai upaya pencegahan sengketa dalam hubungan bisnis berdasarkan perspektif hukum kontrak Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji literatur terkait perancangan kontrak, klausul esensial, dan peran ahli hukum dalam penyusunan kontrak. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, serta doktrin hukum kontrak yang berkembang dalam yurisprudensi. Penelitian ini juga menganalisis praktik drafting kontrak dalam berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola-pola permasalahan yang kerap muncul dalam implementasi kontrak bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan klausul esensial yang lengkap dan bahasa kontrak yang jelas sangat menentukan kekuatan kontrak dalam mencegah sengketa. Klausul-klausul tersebut meliputi prestasi dan kontra-prestasi, force majeure, wanprestasi, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda. Implementasi klausul arbitrase dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) juga terbukti efektif dalam meminimalkan eskalasi konflik. Selain itu, keterlibatan ahli hukum dalam proses drafting kontrak dapat menurunkan risiko konflik secara signifikan melalui identifikasi potensi celah hukum (legal loopholes) dan antisipasi terhadap berbagai skenario pelanggaran kontrak.
Kekosongan Hukum dalam Pengaturan Sanksi terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Oktaviani, Riekya; Mashud, Faqihuddin; Hidayat, Hidayat; Harimurti, Yudi Widagdo
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum dalam pengaturan sanksi terhadap anak di bawah umur sebagai pengguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat norma yang secara eksplisit membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah sinkronisasi antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk kekosongan hukum: normatif, yaitu karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai anak sebagai pengguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika; dan implementatif, yaitu akibat ketidakharmonisan peraturan pelaksana serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, banyak anak pengguna narkotika masih dijatuhi hukuman penjara daripada mendapatkan rehabilitasi, yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Undang-Undang Narkotika dengan menambahkan ketentuan khusus bagi anak, penyusunan peraturan teknis mengenai rehabilitasi anak, serta penguatan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada anak.