Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Unes Law Review
Dediansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Waris Nasional di Indonesia: Antara Keberagaman Sistem dan Tuntutan Unifikasi Muhsin; Dediansyah; Zuhrah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.26748

Abstract

This study discusses legal politics in the formation of national inheritance law in Indonesia, focusing on the challenges of diverse inheritance law systems and the demand for unification. Indonesia has a pluralistic inheritance law system consisting of customary inheritance law, Islamic inheritance law, and civil inheritance law, all of which coexist and are applied based on social and religious backgrounds. The process of forming national inheritance law, which is expected to accommodate this diversity, faces various obstacles, such as differences in values, ideologies, and conflicting political interests. The research method used is a qualitative approach with documentary studies and case studies. The data utilized includes legal documents, court decisions, parliamentary meeting minutes, and relevant academic literature. The research findings show that despite unification efforts through drafts of laws and court decisions, significant challenges remain in harmonizing the various inheritance law systems in force. This study concludes that the formation of national inheritance law requires a compromise between existing legal systems, taking into account political dynamics, public interests, and principles of justice that are fair and equitable. Keywords: legal politics, national inheritance law, legal pluralism, unification, harmonization.
Tinjauan Konstitusional Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkoba Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dediansyah; Ndapa, Damianus Wanda; Syahrul; Suherman; Hajairin; Firmanto, Taufik
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2475

Abstract

Tujuan Penelitian ini: 1) untuk Menguraikan Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia; 2) Pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Metode Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan penalaran deduktif untuk mengkaji rehabilitasi pengguna narkoba sebagai pemenuhan hak atas kesehatan menurut UUD 1945 dan instrumen hukum terkait. Hasil penelitian bahwa Jaminan konstitusional hak atas kesehatan bagi pengguna narkoba di Indonesia tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan hak atas kehidupan sehat dan pelayanan kesehatan layak bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk pengguna narkoba. Meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur rehabilitasi bagi pecandu, pelaksanaannya masih terkendala keterbatasan fasilitas, sehingga banyak pengguna tetap dipidana tanpa rehabilitasi. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia.
Co-Authors Firmanto, Taufik Hajairin Muhsin Ndapa, Damianus Wanda Suherman Syahrul Zuhrah