Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa di Bidang Ekonomi sugianto, Fajar; Herawati, Ellyana; Mustopa, Hadi; Sander, Metty; Fujianti, Putri Jecika
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 7 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i7.32225

Abstract

Kejahatan luar biasa di bidang ekonomi menjadi tantangan besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia, mengingat dampak yang sangat luas terhadap ekonomi, sosial, dan politik negara. Kejahatan ini melibatkan pelaku dengan akses kekuasaan besar, serta teknologi canggih yang membuatnya sulit diungkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kejahatan luar biasa di bidang ekonomi, perbedaannya dengan kejahatan ekonomi biasa, dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana tersebut menurut KUHP 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan luar biasa, seperti korupsi dan pencucian uang, sering kali dilakukan secara terorganisir dan melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Korporasi kini diakui sebagai subjek hukum pidana, dan dapat dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Meskipun regulasi hukum sudah mengakomodasi hal ini, tantangan dalam penegakan hukum masih ada, terutama dalam pembuktian dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korporasi harus lebih efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.
Discretion of the Minister of Trade in the Sugar Import Case of 2015–2016 and the Limits of Authority and Accountability in State Administrative Law Mustopa, Hadi; Sander, Metty; Wartoyo, Franciscus Xaverius
Journal of Social Research Vol. 4 No. 11 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i10.2823

Abstract

Indonesia, as a state based on the rule of law, adheres to the principle that every governmental act must be grounded in applicable regulations. Nevertheless, in practice, there are circumstances not explicitly addressed by legal provisions, creating the necessity for public officials to exercise discretionary authority. Discretion serves as a mechanism that enables flexibility in administrative decision-making to address legal gaps while remaining within the limits of existing legal frameworks. This study examines the concept, scope, principles, and boundaries of discretionary authority in administrative law and evaluates the Minister of Trade’s exercise of such authority in the 2015–2016 sugar import case. Employing a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, this research reveals that discretion is tightly regulated to prevent abuse of power, including the requirement of procedural compliance and inter-agency coordination. The findings from the sugar import case demonstrate that although the Minister’s policy was intended to serve the public interest, it did not comply with procedural coordination requirements and breached established procedures, thereby raising disputes over the legality of the discretionary action. The study concludes that discretion must always be carried out in accordance with the principles of legality, accountability, and effective coordination between relevant governmental bodies. This study contributes to clarifying the boundaries between legitimate discretion and abuse of authority within Indonesia’s state administrative law framework.