Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI JURNAL USM LAW REVIEW Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Raden Muhammad Mukhlasin
Unknown Affiliation
Education Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Label Gizi pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Semarang Raden Muhammad Mukhlasin; Duhita Dhriyah Suprapti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER (Article in Press)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.11794

Abstract

This study aims to review the implementation of BPOM Regulation No. 26 of 2021 concerning the inclusion of Nutrition Information (ING) on processed food labels in the Food Home Industry (IRTP), which must comply with BPOM regulations. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. The research findings indicate that the majority of IRTP products do not include NVI in accordance with regulations, primarily due to a lack of understanding of the regulations, limited laboratory testing costs, and low compliance with good food production standards. Based on the research conducted using 18 IRTP samples, it was found that the majority of products produced by the industry did not meet the requirements for nutrition information labeling. More specifically, 16 IRTP products did not include ING on their packaging labels. BPOM has sought to improve compliance by developing an independent ING labeling system, providing outreach, and conducting training for businesses. However, oversight still faces challenges in reaching all small-scale businesses that are widely dispersed. Therefore, additional special allocation funds are needed to assist IRTP in implementing ING labeling on their products, enhancing cooperation with local governments, and optimizing technology in the ING labeling monitoring system. These findings highlight the need for a more inclusive regulatory and educational approach to encourage IRTP operators' compliance with the obligation to include ING. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada label pangan olahan di Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dimana IRTP harus sesuai dengan Peraturan BPOM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produk IRTP belum mencantumkan ING sesuai ketentuan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan biaya pengujian laboratorium, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar produksi pangan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yakni menggunakan 18 sampel IRTP, ditemukan bahwa mayoritas produk yang dihasilkan oleh industri tersebut belum memenuhi ketentuan pencantuman informasi gizi. Secara lebih rinci, sebanyak 16produk IRTP tidak mencantumkan ING pada label kemasan. BPOM telah berupaya meningkatkan kepatuhan dengan mengembangkan sistem pencantuman ING secara mandiri, memberikan sosialisasi, serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Namun, pengawasan masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh pelaku usaha skala kecil yang tersebar luas. Oleh karena itu, diperlukan tambahan dana alokasi khusus guna membantu IRTP dalam menjangkau pemberian label ING dalam produk mereka, peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi teknologi dalam sistem pemantauan pencantuman ING. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan regulatif dan edukatif yang lebih inklusif untuk mendorong kepatuhan pelaku IRTP terhadap kewajiban pencantuman ING.
TRANSFORMASI HUKUM PASAR MODAL DI ERA DIGITAL: PILAR INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Raden Muhammad Mukhlasin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19858

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi hukum pasar modal Indonesia di era digital dan perannya sebagai pilar investasi dan pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas pasar modal melalui platform crowdfunding, robo-advisors, dan aplikasi investasi berbasis smartphone, namun juga menimbulkan tantangan regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data. Studi ini mengidentifikasi ketimpangan struktural antara investor publik dan pemegang saham pengendali, serta kelemahan dalam perlindungan investor ritel. Analisis terhadap UU Pasar Modal, POJK tentang Securities Crowdfunding, dan UU Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dalam merespons inovasi teknologi. Penelitian merekomendasikan strategi kolaboratif antara regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan ekosistem pasar modal digital yang inklusif, mencakup perluasan akses, penguatan literasi keuangan, standardisasi keamanan, integrasi prinsip ESG, dan adopsi teknologi blockchain dengan pendekatan regulatory sandbox. Transformasi digital pasar modal dengan regulasi adaptif dan pengawasan efektif berpotensi memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA: PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Raden Muhammad Mukhlasin; Rahayu, Sang Ayu Putu
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum investasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka. Sumber data utama terdiri dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan regulasi yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan seperti birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam menarik investasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi investasi untuk mengatasi tantangan yang ada, serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menjamin kepastian hukum, sehingga manfaat dari investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi investasi
ANALISIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Raden Muhammad Mukhlasin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19905

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pailit dari tiga pemohon yang memiliki piutang senilai Rp 1.256.840.000 yang telah jatuh tempo. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas pembuktian sederhana (summierlijkheid) dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan untuk menyatakan terpenuhinya syarat formal kepailitan. Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum, putusan ini cenderung menerapkan pendekatan formalistik tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan debitor atau motif permohonan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara penegakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepailitan korporasi.
TRANSFORMASI HUKUM PASAR MODAL DI ERA DIGITAL: PILAR INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Raden Muhammad Mukhlasin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19858

Abstract

Penelitian ini menganalisis transformasi hukum pasar modal Indonesia di era digital dan perannya sebagai pilar investasi dan pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas pasar modal melalui platform crowdfunding, robo-advisors, dan aplikasi investasi berbasis smartphone, namun juga menimbulkan tantangan regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data. Studi ini mengidentifikasi ketimpangan struktural antara investor publik dan pemegang saham pengendali, serta kelemahan dalam perlindungan investor ritel. Analisis terhadap UU Pasar Modal, POJK tentang Securities Crowdfunding, dan UU Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dalam merespons inovasi teknologi. Penelitian merekomendasikan strategi kolaboratif antara regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan ekosistem pasar modal digital yang inklusif, mencakup perluasan akses, penguatan literasi keuangan, standardisasi keamanan, integrasi prinsip ESG, dan adopsi teknologi blockchain dengan pendekatan regulatory sandbox. Transformasi digital pasar modal dengan regulasi adaptif dan pengawasan efektif berpotensi memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
PERKEMBANGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA: PILAR PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Raden Muhammad Mukhlasin; Rahayu, Sang Ayu Putu
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19860

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan hukum investasi di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan studi pustaka. Sumber data utama terdiri dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur akademik yang relevan. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum investasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dengan regulasi yang dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, tantangan seperti birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan pembangunan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam menarik investasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi regulasi investasi untuk mengatasi tantangan yang ada, serta meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menjamin kepastian hukum, sehingga manfaat dari investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara hukum investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi investasi
ANALISIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Raden Muhammad Mukhlasin
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19905

Abstract

Penelitian ini menganalisis putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pailit dari tiga pemohon yang memiliki piutang senilai Rp 1.256.840.000 yang telah jatuh tempo. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas pembuktian sederhana (summierlijkheid) dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan untuk menyatakan terpenuhinya syarat formal kepailitan. Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum, putusan ini cenderung menerapkan pendekatan formalistik tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan debitor atau motif permohonan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara penegakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepailitan korporasi.
Co-Authors Duhita Dhriyah Suprapti Rahayu, Sang Ayu Putu