Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Commerce Law Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rahma, Aulia Nafisha
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat Cory, Elshirah Triani; Rahma, Aulia Nafisha; Sary, Wevy Efticha
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law (in progress)
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban advokat sebagai pihak pelapor Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK menimbulkan konflik fundamental dengan kewajiban profesi untuk menjaga kerahasiaan klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPATK dalam mewajibkan advokat melapor serta pertentangan norma antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan PPATK untuk mendorong kepatuhan advokat bersifat terbatas pada pendekatan persuasif karena tidak adanya hubungan kelembagaan pengawasan langsung. Lebih lanjut, ditemukan konflik norma yang signifikan di mana kewajiban melapor dalam Peraturan Pemerintah secara hierarki lebih lemah daripada kewajiban menjaga kerahasiaan klien yang diatur dalam Undang-Undang. Ketiadaan klausul safe harbor untuk melindungi legal professional privilege memperburuk ketidakpastian hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi legislasi antara UU TPPU dan UU Advokat untuk memberikan kepastian hukum, dengan menegaskan kewajiban pelaporan yang terbatas pada aktivitas non-litigasi dan melindungi komunikasi rahasia antara advokat dan klien.
Analisi Normatif Terhadap Kekosongan Pengaturan Pedoman Teknis Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Afisako, Vina Putri; Rahma, Aulia Nafisha; Sabilla, Riqa Kurnia; Syahnaz, Khinayla Faradiba; Utami, Ria Anggraeni
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap pola kejahatan seksual, khususnya melalui meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang meninggalkan jejak elektronik sebagai sumber pembuktian utama. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, hingga kini belum tersedia pedoman teknis yang komprehensif untuk mengatur prosedur pengumpulan, penyimpanan, autentikasi, dan verifikasi bukti digital dalam proses peradilan pidana. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakseragaman praktik di tingkat penyidikan dan persidangan, sehingga berpotensi melemahkan nilai pembuktian bukti elektronik dan menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Selain itu, ketiadaan standar teknis turut mengancam perlindungan korban, terutama terkait risiko reviktimisasi, kebocoran data pribadi, serta penyalahgunaan konten sensitif. Melalui pendekatan normatif, artikel ini menganalisis kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan praktik penegakan hukum, serta mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan korban. Artikel ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman teknis nasional yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan keabsahan alat bukti elektronik, melindungi hak korban, dan mewujudkan keadilan substantif dalam perkara kekerasan seksual di era digital.
Co-Authors Afisako, Vina Putri Cory, Elshirah Triani Sabilla, Riqa Kurnia Sary, Wevy Efticha Syahnaz, Khinayla Faradiba Utami, Ria Anggraeni