Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA INDIVIDU DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1226PK/ PDT/2022) Laurdy Hans Hadiwidjaya; Wahyu Prawesti; Subekti, Subekti; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya, termasuk tanah, guna mendukung kepentingan nasional. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan aspek sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, agar tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dan badan usaha dalam proyek strategis nasional berdasarkan Putusan Nomor 1226 PK/Pdt/2022, serta mengidentifikasi kendala regulasi yang menghambat penyelesaiannya, khususnya terkait disharmoni antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode Miles & Huberman secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor 1226 PK/Pdt/2022 tidak dapat menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena objek tanah tidak dimiliki secara sah oleh pihak penggugat (GL). Selain itu, ditemukan kendala regulatif yang signifikan, berupa tumpang tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan kekuasaan kehakiman, ketiadaan mekanisme final penyelesaian sengketa, serta perbedaan kekuatan hukum antar peraturan yang menyebabkan ketidaksesuaian norma dan prosedur.
Exoneration Clause in Freight Forwarding Agreements from the Perspective of Consumer Protection Indah Nuraini; Nur Handayati; Wahyu Prawesti; Hartoyo Hartoyo; Noenik Soekorini
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr1400

Abstract

Freight forwarding agreements in Indonesia frequently contain exoneration clauses that exempt logistics providers from liability for loss or damage, raising serious concerns regarding consumer protection. While such clauses are designed to manage contractual risk, they often conflict with the principles enshrined in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK), particularly those ensuring fairness, good faith, and legal accountability. This study investigates the legality and ethical implications of exoneration clauses within standard-form freight forwarding contracts used by companies such as JNE, TIKI, and SiCepat. Employing a doctrinal legal research methodology, the study integrates statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze primary legislation, judicial decisions, and relevant legal doctrines. It critically evaluates the use of these clauses in light of consumer rights, contract theory, and the economic impact on service quality. Findings reveal that exoneration clauses not only contravene the UUPK but also create systemic contractual imbalances due to the lack of negotiation opportunities and transparency. The study proposes a normative legal framework for reform, including clause classification, interactive consent mechanisms, and regulatory enforcement to ensure contractual fairness. This research contributes to both legal scholarship and policy development by highlighting the urgent need for doctrinal clarity and regulatory oversight in Indonesia's logistics sector.