Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge POLICY AND MARITIME REVIEW
Rinadini Hendrasworo
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KAWASAN BERIKAT (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3178/B/PK/PJK/2024) Sugeng Hariadi; Dudik Djaja Sidarta; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak di Indonesia yang dikenakan atas transaksi tertentu. Untuk mendorong perdagangan dan investasi, pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Namun, dalam praktiknya masih terjadi sengketa, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pungutan PPN di Kawasan Berikat dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan PPN di Kawasan Berikat diatur dalam Pasal 14 PP No. 32/2009, Pasal 20 PMK No. 65/PMK.04/2021, dan Pasal 16B UU No. 42/2009. Hakim memutuskan bahwa pemasukan barang modal PT. JAVI dari wilayah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN karena memenuhi ketentuan fasilitas perpajakan tersebut.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA INDIVIDU DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1226PK/ PDT/2022) Laurdy Hans Hadiwidjaya; Wahyu Prawesti; Subekti, Subekti; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya, termasuk tanah, guna mendukung kepentingan nasional. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan aspek sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, agar tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dan badan usaha dalam proyek strategis nasional berdasarkan Putusan Nomor 1226 PK/Pdt/2022, serta mengidentifikasi kendala regulasi yang menghambat penyelesaiannya, khususnya terkait disharmoni antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode Miles & Huberman secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor 1226 PK/Pdt/2022 tidak dapat menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena objek tanah tidak dimiliki secara sah oleh pihak penggugat (GL). Selain itu, ditemukan kendala regulatif yang signifikan, berupa tumpang tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan kekuasaan kehakiman, ketiadaan mekanisme final penyelesaian sengketa, serta perbedaan kekuatan hukum antar peraturan yang menyebabkan ketidaksesuaian norma dan prosedur.
SENGKETA PERALIHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 134/PDT.G/2024/PN.KLN) Reyhan Ivander Aguslim; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa peralihan hak atas tanah masih kerap terjadi, salah satunya pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Kln. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor legalitas peralihan hak atas tanah serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisis deskriptif kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas peralihan hak ditentukan oleh kejelasan status hak atas tanah, keberadaan ahli waris sah, pengurusan pajak, dan pendaftaran ke BPN. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan lima alat bukti perdata (bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) yang menguatkan kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Alm. SS yang diwariskan kepada penggugat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN) Benny Soewanda; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti; Moh Taufik; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan metode Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKT diakui sebagai anak biologis dari RAD (Tergugat) dan WAK (Penggugat), berhak mendapatkan hak asuh dari keduanya, dibuktikan melalui kesaksian dan tes DNA. Perlindungan hukum terhadap NKT merujuk pada UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, pendidikan, perlindungan, pelayanan sosial, dan bantuan sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.
Efektivitas Implementasi E-SAKIP Dalam Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Publik: Studi Kasus RSUD Kelas A di Indonesia Rinadini Hendrasworo
Policy and Maritime Review VOLUME 4 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v4i1.89

Abstract

The implementation of E-SAKIP in public hospitals faces significant challenges due to service complexity, limited resources, and high service quality demands. Public hospitals are expected not only to provide optimal healthcare services but also to be accountable for the use of public resources. Despite the high urgency of implementing E-SAKIP, its implementation is still hindered by issues such as limited human resource capacity, complex reporting procedures, resistance to change, and the suboptimal integration of digital systems with organizational work practices. This study aims to analyze the effectiveness of E-SAKIP implementation in improving the performance of public hospitals, focusing on a case study of a Class A Regional General Hospital (RSUD) in Indonesia. A descriptive qualitative approach is used, with data collection techniques including document study, observation, and literature review. The findings indicate that although E-SAKIP implementation has had a positive impact on performance improvement and internal coordination, there are still significant challenges related to human resources and reporting complexity.
Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat Rinadini Hendrasworo
Policy and Maritime Review VOLUME 5 NO 1
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/pmr.v5i1.90

Abstract

Implementasi pelayanan publik adalah upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaanya, Implementasi Pelayanan Publik masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini termasuk dalam implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang masih belum optimal dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat serta kendala - kendala yang dihadapi dalam implementasi program pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Surabaya Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan penelitian adalah Ka UPT PPD Surabaya Barat selaku Pembina Zona Integritas yang memiliki keterlibatan Ka UPT selaku pimpinan sebagai role model pada Pembangunan Zona Integritas. Fokus penelitian menggunakan analisis Grindle untuk mengkaji implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian membuktikan Implementasi program pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat berdasarkan model kebijakan Grindle secara garis besar bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi pada pelayanan kendaraan bermotor sesuai kebutuhan dalam mewujudukan Good Governance yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Permenpan RB No. 90 tahun 2021. Sedangkan kendala dalam implementasi pembangunan Zona Integritas di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat adalah Kurangnya Kesadaran dan Komitmen Pegawai, Keterbatasan Sumber Daya, Resistensi dan Perlawanan dari Pihak-pihak yang Tidak Mendukung, Ketidaksiapan Infrastruktur dan Teknologi, Pola Pikir dan Budaya Organisasi Lama dan Kurangnya Pemahaman dan Dukungan Masyarakat.
Co-Authors Benny Soewanda Dudik Djaja Sidarta Ernu Widodo Laurdy Hans Hadiwidjaya Moh Taufik Nur Handayati Reyhan Ivander Aguslim Sri Sukmana Damayanti Subekti Subekti Sugeng Hariadi Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesti