Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KAWASAN BERIKAT (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3178/B/PK/PJK/2024) Sugeng Hariadi; Dudik Djaja Sidarta; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak di Indonesia yang dikenakan atas transaksi tertentu. Untuk mendorong perdagangan dan investasi, pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Namun, dalam praktiknya masih terjadi sengketa, seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3178/B/PK/PJK/2024. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pungutan PPN di Kawasan Berikat dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan PPN di Kawasan Berikat diatur dalam Pasal 14 PP No. 32/2009, Pasal 20 PMK No. 65/PMK.04/2021, dan Pasal 16B UU No. 42/2009. Hakim memutuskan bahwa pemasukan barang modal PT. JAVI dari wilayah pabean ke Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN karena memenuhi ketentuan fasilitas perpajakan tersebut.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA INDIVIDU DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1226PK/ PDT/2022) Laurdy Hans Hadiwidjaya; Wahyu Prawesti; Subekti, Subekti; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki kewenangan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya, termasuk tanah, guna mendukung kepentingan nasional. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap memperhatikan aspek sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, agar tidak merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dan badan usaha dalam proyek strategis nasional berdasarkan Putusan Nomor 1226 PK/Pdt/2022, serta mengidentifikasi kendala regulasi yang menghambat penyelesaiannya, khususnya terkait disharmoni antara Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode Miles & Huberman secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah sebagaimana dalam Putusan Nomor 1226 PK/Pdt/2022 tidak dapat menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena objek tanah tidak dimiliki secara sah oleh pihak penggugat (GL). Selain itu, ditemukan kendala regulatif yang signifikan, berupa tumpang tindih kewenangan antara Badan Pertanahan Nasional dan kekuasaan kehakiman, ketiadaan mekanisme final penyelesaian sengketa, serta perbedaan kekuatan hukum antar peraturan yang menyebabkan ketidaksesuaian norma dan prosedur.
SENGKETA PERALIHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 134/PDT.G/2024/PN.KLN) Reyhan Ivander Aguslim; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa peralihan hak atas tanah masih kerap terjadi, salah satunya pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Kln. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor legalitas peralihan hak atas tanah serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisis deskriptif kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas peralihan hak ditentukan oleh kejelasan status hak atas tanah, keberadaan ahli waris sah, pengurusan pajak, dan pendaftaran ke BPN. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan lima alat bukti perdata (bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) yang menguatkan kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Alm. SS yang diwariskan kepada penggugat
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN) Benny Soewanda; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti; Moh Taufik; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan metode Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKT diakui sebagai anak biologis dari RAD (Tergugat) dan WAK (Penggugat), berhak mendapatkan hak asuh dari keduanya, dibuktikan melalui kesaksian dan tes DNA. Perlindungan hukum terhadap NKT merujuk pada UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, pendidikan, perlindungan, pelayanan sosial, dan bantuan sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.
PENGARUH MOBIL ANGKUTAN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Rosana Katelin Lekatompes; Jajuk Suprijat; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines how Public Transportation Fares, Transport Capacity, and Frequency of Transportation Services affect the Economic Improvement of families in Southwest Papua. High transportation costs in the region limit income opportunities, prompting the government to provide Special Transportation Mama-Mama Papua for affordable and accessible mobility. Using a quantitative approach with a descriptive and causal research design, data were collected from 63 of 75 users through questionnaires and analyzed via multiple linear regression in SPSS. The results indicate that fares, capacity, and service frequency significantly and positively influence the economic improvement of Southwest Papuan families, both partially and simultaneously
PENGARUH BEBAN KERJA, GAYA KEPEMIMPINAN, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN PAPUA BARAT DAYA Derek Gifelem; Bambang Raditya Purnomo; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objectives: The study analyzes the influence of Workload, Leadership Style and Work Motivation on the Performance of Employees at the Southwest Papua Province Transportation Office partially and simultaneously. Methodology: This research is quantitative and the sample consisted of 46 employees of the Southwest Papua Transportation Agency. The research methodology used a survey approach with questionnaire distribution. The data analysis technique used was multiple linear regression to test the influence of each variable, both partially and simultaneously, on employee performance. Finding: The results of the study indicate that partially, workload has a significant negative effect on employee performance, leadership style has a significant positive effect on employee performance, and work motivation has a significant positive effect on employee performance. Simultaneously, workload, leadership style, and work motivation have a significant effect on employee performance. Conclusion: The findings of this study provide implications for human resource management, particularly in the arrangement of proportional workloads, the application of effective leadership styles, and increasing work motivation to encourage optimal employee performance