Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge International Journal of Law and Society PESHUM
Sri Sukmana Damayanti
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN) Benny Soewanda; Ernu Widodo; Sri Sukmana Damayanti; Moh Taufik; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan metode Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKT diakui sebagai anak biologis dari RAD (Tergugat) dan WAK (Penggugat), berhak mendapatkan hak asuh dari keduanya, dibuktikan melalui kesaksian dan tes DNA. Perlindungan hukum terhadap NKT merujuk pada UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, pendidikan, perlindungan, pelayanan sosial, dan bantuan sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.
Criminal Liability of Bounced Check Fraud Perpetrators in Criminal Law Perspective: A Case Study of Decision Number 1698/Pid.B/2022/PN Sby Firman Syah Permadi; M. Taufik; Sri Sukmana Damayanti
International Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2026): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v3i1.855

Abstract

This research aims to analyze the criminal liability of perpetrators of fraud through bounced checks and the legal protection provided to victims. The study focuses on Decision Number 1698/Pid.B/2022/PN Sby, in which the defendant was found guilty of fraud under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Using a normative juridical approach through literature study with statutory and conceptual approaches, the findings demonstrate that the panel of judges correctly applied the elements of fraud, including malicious intent (mens rea), the use of deception or a series of lies, and actual loss suffered by the victim. The judge's legal considerations have reflected the principles of legality, justice, and legal certainty in criminal law. Legal protection for victims can be pursued through both criminal and civil legal remedies, where victims may report to police for criminal prosecution under Article 378 KUHP and claim compensation through civil breach of contract lawsuits. Law enforcement against perpetrators is carried out through repressive and preventive criminal sanctions. This decision confirms that bounced check fraud is not merely a civil breach of contract but can be classified as a criminal offense when accompanied by malicious intent to deceive others.
Tinjauan Yuridis Terkait Lelang Barang Milik Negara Hasil Tegahan Bea Cukai Arief Dian Azhari; Ernu Widodo; M. Taufik; Sri Sukmana Damayanti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16808

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas keterkaitan antara barang milik negara yang berasal dari barang impor terbatas (Lartas) dan proses penanganannya. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana alur penanganan barang sitaan yang berpotensi dilelang, serta menjamin kejelasan hukum terhadap status dan peruntukannya setelah proses tersebut. Penelitian ini juga mengidentifikasi potensi sengketa hukum yang bisa muncul dan menyoroti peran krusial Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dalam menciptakan proses lelang yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan data sekunder, kemudian dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas prosedur kepabeanan terkait penanganan barang impor terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penanganan barang Lartas telah diatur secara sistematis, pelaksanaannya masih menimbulkan isu hukum, terutama terkait kepastian status dan peruntukan barang setelah dilelang. Oleh karena itu, peran Bea Cukai dan DJKN, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pelelangan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan asas kepastian hukum.
Co-Authors Arief Dian Azhari Benny Soewanda Ernu Widodo Firman Syah Permadi M. Taufik Moh Taufik Rinadini Hendrasworo