Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovation Research and Knowledge
Dosma Pandapotan
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGARUH KEPUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG MENGURANGI HUKUMAN PELAKU KORUPSI TERHADAP PANDANGAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT DI INDONESIA Iber Dedy Kornel Tanesib; Dosma Pandapotan; Viky Prayitno
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dampak keputusan uji materiil yang meringankan hukuman bagi pelaku korupsi terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem peradilan. Korupsi, yang secara luas dianggap sebagai kejahatan luar biasa, seharusnya mendapatkan penanganan khusus. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung yang sering kali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat terkait keadilan dan efek jera justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Perbedaan dalam penjatuhan hukuman di tingkat Mahkamah Agung memicu persepsi adanya ketidakadilan dan impunitas, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Data yang dianalisis dari putusan Mahkamah Agung serta survei kepercayaan publik menunjukkan bahwa ambiguitas dan kurangnya komunikasi dari Mahkamah Agung memperburuk persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa putusan PK yang meringankan hukuman menimbulkan dilema antara keadilan individual dan keadilan sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti peningkatan transparansi dalam putusan PK, optimalisasi komunikasi publik, dan reformasi hukum guna memperkuat efek jera serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kata kunci: uji materiil (PK), korupsi, opini publik, kepercayaan publik, efek jera, kejahatan luar biasa, Mahkamah Agung.
URGENSI OPTIMALISASI PERAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN PERKARA KORUPSI Petrus Meirio Mamoh; Dosma Pandapotan
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v5i7.11910

Abstract

Advocates hold a strategic position in ensuring the fulfillment of the right to defense for corruption defendants at the Corruption Court. Although this role is regulated in the Advocate Law, the Criminal Procedure Code, and the Corruption Law, in practice advocates often face negative stigma from society that views defense of corruption defendants as supporting corruption itself. In fact, the right to legal defense is part of the principle of due process of law as well as a human right guaranteed by the Constitution. This study aims to examine the urgency of optimizing the role of advocates in defending corruption cases through a normative juridical approach by reviewing relevant laws and legal concepts. The results show that optimizing the role of advocates is essential to overcome various obstacles such as limited access to case files, the implementation of reverse burden of proof, and negative public perception. Optimization can be carried out through harmonization of regulations between the Advocate Law, the Criminal Procedure Code, and the Corruption Law, improving advocates’ competencies in handling corruption cases, and strengthening the protection of defendants’ rights to defense in every stage of the Corruption Court procedural law. Therefore, optimizing the role of advocates is an urgent need to uphold the principle of fair trial in combating corruption in Indonesia.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA: RELEVANSI KUHP BARU TERHADAP DISPARITAS VONIS KASUS NARKOTIKA (STUDI ANALISIS KASUS ABK 5 TON GANJA VS. OKNUM KAPOLRES BIMA) Dosma Pandapotan; Iber Dedy Kornel Tanesib
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 12 (2026): Mei 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi pidana mati dalam kerangka hukum nasional pasca disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), dengan menyoroti fenomena ketidakadilan nyata dalam penegakan hukum. Fokus utama terletak pada disparitas vonis antara masyarakat sipil (ABK kapal pengangkut 5 ton ganja) yang divonis mati, berbanding terbalik dengan oknum aparat (Kapolres Bima) yang hanya menerima sanksi administratif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terjadinya anomali di mana hukum cenderung menjadi Premium Remidium bagi masyarakat kecil dan kehilangan taji terhadap aparat. Penelitian menyimpulkan bahwa tanpa standarisasi pemidanaan yang transparan, semangat humanisasi dalam KUHP baru hanya akan menjadi diskursus teoretis tanpa keadilan substantif.
Co-Authors Iber Dedy Kornel Tanesib Petrus Meirio Mamoh Viky Prayitno