Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pacta Sunt Servanda
Windari , Ratna Artha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Pacta Sunt Servanda

 1 
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN TRIPARTIT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK Sinambela, Chiquita Bulan Bheatrix; Windari , Ratna Artha; Yasmiati, Ni Luh Wayan
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji studi hukum empiris mengenai sengketa ketenagakerjaan, dengan fokus khusus pada praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT HM Sampoerna di Denpasar. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan observasi, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum “das sollen” dan praktik nyata “das sein” dalam konteks perundingan bipartit . Temuan ini menunjukkan adanya penyimpangan prosedural yang signifikan, seperti tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dan komunikasi yang tidak memadai selama proses PHK, yang merugikan hak-hak pekerja dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Penelitian ini menyoroti bahwa pekerja sering menghadapi inditimidasi dan penekanan untuk menandatangani perjanjian PHK tanpa pemahaman yang cukup atau dukungan hukum. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya mekanisme mediasi yang lebih baik, dengan menonjolkan peran perundingan mediator dalam menyelesaikan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. rekomendasi yang diajjukan mencakup peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja, mendorong komunikasi terbuka antara pengusaha dan pekerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja. Pada akhirnya, studi ini memberikan kontribusi terhadap diskurusus hubungan industrial di Indonesia dengan menyerukan praktik yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja yang menghadapi PHK.
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT) Saputra, Muhammad Reza; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap naskah cerita sebagai karya cipta yang digunakan dalam produksi film tanpa lisensi, dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus film Soekarno dan grup Warkopi menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat melalui Copyright Act dan doktrin fair use memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berpihak pada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap naskah film sebagai bagian dari karya sastra.
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK YANG DIHASILKAN TERKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS Dewi, Ni Komang Ayu Purnia; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan serta pemegang hak cipta atas karya cipta musik yang dihasilkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data ini diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan karya musik oleh Artificial Intelligence (AI) tidak diatur pada hukum hak cipta Indonesia. Tidak secara spesifik diatur oleh Amerika Serikat, namun karya dapat diakui jika pada penciptaannya terdapat kontribusi manusia. Sedangkan Inggris mengakui karya oleh sistem komputer, meski jangka waktu perlindungannya akan lebih singkat, Kemudian, di Indonesia terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kepemilikan hak cipta untuk karya yang dibuat Artificial Intelligence (AI), sedangkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan lebih jelas dengan dokrin “Work Made for Hire”, yaitu memberi hak cipta kepada individu ataupun perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) ketika menciptakan karya musik.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK LAIN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Siregar, Anil Refalzey; Windari , Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini mengkaji dua aspek krusial terkait penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pertama, penelitian ini meneliti esensi kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Kedua, analisis difokuskan pada validitas penukaran uang kembalian ke dalam bentuk non-Rupiah dalam transaksi pembayaran, juga merujuk pada undang-undang yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, memanfaatkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus”. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERUNDINGAN TRIPARTIT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK Sinambela, Chiquita Bulan Bheatrix; Windari , Ratna Artha; Yasmiati, Ni Luh Wayan
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v5i2.5522

Abstract

Penelitian ini mengkaji studi hukum empiris mengenai sengketa ketenagakerjaan, dengan fokus khusus pada praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT HM Sampoerna di Denpasar. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dan observasi, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum “das sollen” dan praktik nyata “das sein” dalam konteks perundingan bipartit . Temuan ini menunjukkan adanya penyimpangan prosedural yang signifikan, seperti tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dan komunikasi yang tidak memadai selama proses PHK, yang merugikan hak-hak pekerja dan menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Penelitian ini menyoroti bahwa pekerja sering menghadapi inditimidasi dan penekanan untuk menandatangani perjanjian PHK tanpa pemahaman yang cukup atau dukungan hukum. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya mekanisme mediasi yang lebih baik, dengan menonjolkan peran perundingan mediator dalam menyelesaikan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. rekomendasi yang diajjukan mencakup peningkatan kesadaran hukum di kalangan pekerja, mendorong komunikasi terbuka antara pengusaha dan pekerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan guna melindungi hak-hak pekerja. Pada akhirnya, studi ini memberikan kontribusi terhadap diskurusus hubungan industrial di Indonesia dengan menyerukan praktik yang lebih adil dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja yang menghadapi PHK.
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KESUSASTRAAN BERUPA NASKAH CERITA YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI SEBUAH FILM TANPA LISENSI (PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT) Saputra, Muhammad Reza; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap naskah cerita sebagai karya cipta yang digunakan dalam produksi film tanpa lisensi, dengan pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Kasus film Soekarno dan grup Warkopi menunjukkan lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat melalui Copyright Act dan doktrin fair use memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berpihak pada pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap naskah film sebagai bagian dari karya sastra.
PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK YANG DIHASILKAN TERKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS Dewi, Ni Komang Ayu Purnia; Ardhya, Si Ngurah; Windari , Ratna Artha
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5545

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan serta pemegang hak cipta atas karya cipta musik yang dihasilkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data penelitian ini yakni sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data ini diperoleh dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa pengaturan karya musik oleh Artificial Intelligence (AI) tidak diatur pada hukum hak cipta Indonesia. Tidak secara spesifik diatur oleh Amerika Serikat, namun karya dapat diakui jika pada penciptaannya terdapat kontribusi manusia. Sedangkan Inggris mengakui karya oleh sistem komputer, meski jangka waktu perlindungannya akan lebih singkat, Kemudian, di Indonesia terdapat kekosongan hukum berkaitan dengan pengaturan kepemilikan hak cipta untuk karya yang dibuat Artificial Intelligence (AI), sedangkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki pendekatan lebih jelas dengan dokrin “Work Made for Hire”, yaitu memberi hak cipta kepada individu ataupun perusahaan yang menggunakan Artificial Intelligence (AI) ketika menciptakan karya musik.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK LAIN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Siregar, Anil Refalzey; Windari , Ratna Artha; Ardhya, Si Ngurah
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v6i2.5546

Abstract

Studi ini mengkaji dua aspek krusial terkait penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pertama, penelitian ini meneliti esensi kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Kedua, analisis difokuskan pada validitas penukaran uang kembalian ke dalam bentuk non-Rupiah dalam transaksi pembayaran, juga merujuk pada undang-undang yang sama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, memanfaatkan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus”. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan berbagai sumber bahan hukum, meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier.
Co-Authors Ardhya, Si Ngurah Dewi, Ni Komang Ayu Purnia Saputra, Muhammad Reza Sinambela, Chiquita Bulan Bheatrix Siregar, Anil Refalzey Yasmiati, Ni Luh Wayan