Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan
Herdiyansah, Peri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi Ali Ramdhani, Fahmi; Herdiyansah, Peri; Hardianti Putri, Efsa; Ridwan, Rivia
YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Vol. 3 No. 2 (2025): Juni
Publisher : Cv. Kalimasada Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59966/yudhistira.v3i2.1946

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia faces complex challenges in creating effective coordination between central and regional governments. This study aims to analyze the legal position of co-administration as a coordination instrument in the regional autonomy system, evaluate the effectiveness of coordination mechanisms, and identify juridical and implementative constraints. The research method uses a qualitative approach with library research to examine the legal construction of co-administration based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its implementing regulations. The results show that co-administration has a strategic position as a bridging mechanism in the regional autonomy system with hybrid characteristics between centralization and decentralization. The juridical construction of co-administration contains four constitutive elements: assignment of partial government affairs, implementation by regional government, not full delegation of authority, and accountability to the assigning party. The effectiveness of coordination through co-administration is hampered by unclear division of authority, normative conflicts between regulations, resource limitations, and vertical-horizontal coordination barriers. The study concludes that optimizing the coordination function of co-administration requires reconstruction of the legal framework through regulatory improvement, strengthening coordination capacity, developing integrated monitoring evaluation systems, and establishing special dispute resolution mechanisms to create sustainable coordination in Indonesia's regional autonomy system.
Aspek Hukum Penegakan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Penjualan Produk KW melalui E-Commerce Puannandini, Dewi Asri; Herdiyansah, Peri; Rengganis, Tresnasuci Leofanny
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37248

Abstract

Perkembangan pesat perdagangan elektronik di Indonesia menciptakan tantangan kompleks dalam penegakan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait maraknya penjualan produk palsu yang merugikan pemilik merek, konsumen, dan stabilitas pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum penegakan hak kekayaan intelektual terhadap penjualan produk KW melalui platform e-commerce dengan fokus pada kerangka regulasi, mekanisme penegakan, dan strategi optimalisasi. Metode penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual secara memadai melalui berbagai undang-undang, namun implementasinya terkendala oleh sistem delik aduan, ambiguitas tanggung jawab platform, dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pembaruan regulasi untuk memperjelas kewajiban platform, penguatan koordinasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam deteksi produk ilegal, serta peningkatan literasi digital konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang melindungi hak kekayaan intelektual sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital berkelanjutan.
Co-Authors Fahmi Ali Ramdhani Hardianti Putri, Efsa Puannandini, Dewi Asri Rengganis, Tresnasuci Leofanny Ridwan, Rivia