Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal
Hasibuan, Laura Erika
Unknown Affiliation
Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM DI KECAMATAN SERPONG MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN PERMA Ningrum, Rinandu Kusumajaya; Hasibuan, Laura Erika; Muriani, Muriani; Saleh, Rosdiana; Bustani, Simona
Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/akal.v6i2.22526

Abstract

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) semakin diminati masyarakat sebagai solusi atas proses peradilan yang panjang, maha, dan kompleks.  Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Beberapa metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Lima cara metode penyelesaian sengketa ini merupakan bagian dari sistem penyelesaian sengketa non litigasi yang bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih cepat, efisien, dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Negosiasi mengutamakan komunikasi langsung antara pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Sementara itu, konsiliasi melibatkan konsiliator yang menengahi dengan memberikan saran dan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan guna mengurangi ketergantungan pada proses litigasi.  Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Serpong mendapat respon dan partisipasi yang aktif dari masyarakat dan pemerintah setempat. Evaluasi menunjukan peningkatan pemahaman peserta terhadap manfaat dan prosedur ADR. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat mendorong implementasi ADR secara lebih luas dalam penyelesaian sengketa.
The Role and Legal Responsibility of Using Artificial Intelligence (AI) In Medical Sector Hasibuan, Laura Erika
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10271

Abstract

Artificial Intelligence has brought significant transformations to the healthcare sector, ranging from disease diagnosis, medical data management, to drugs development. While it offers efficiency and accuracy, the implementation of Artificial Intelligence also raises challenges related to legal responsibilities and regulations. In the context of legal responsibility, issues such as disease diagnosis, medical data management, and drugs development become key concern. Legal responsibility for potential harm caused by Artificial Intelligence in this sector arises from the availability of information for medical professionals as well as electronic agents that manage patient data during registration in hospitals or online healthcare services, along with healthcare provision and policy formulation. This article aims to analyze the relationship between the application of Artificial Intelligence in healthcare and the legal framework and regulations in Indonesia, such as the Electronic Information and Transactions Law No. 19 of 2016 and the Health Law No. 17 of 2023. It also offers recommendations to address potential legal gaps. The conclusion of this study emphasizes the importance of developing adaptive regulations and fostering collaboration among technology experts, healthcare professionals, and policymakers to ensure the safe, fair, and responsible implementation of Artificial Intelligence.
Co-Authors Muriani Muriani Ningrum, Rinandu Kusumajaya Rosdiana Saleh, Rosdiana Simona Bustani, Simona