Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Sanskara Hukum dan HAM
Irawan, Candra Wahyu
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Proses Pendampingan Hukum oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ungaran Irawan, Candra Wahyu; Santoso, Aris Prio Agus
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 01 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i01.597

Abstract

This study examines the legal assistance process provided by the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBH) Laskar Sabilillah to victims of Domestic Violence (KDRT) in Ungaran Regency, as well as the challenges and strategies involved in its implementation. Using field observation, in-depth interviews, and document analysis, the research found that legal assistance is delivered comprehensively through both litigation and non-litigation approaches, including free legal consultations, risk assessments, psychosocial support, legal document preparation, and victims’ economic empowerment. The main challenges identified include victims’ low legal awareness, emotional attachment and economic dependence on perpetrators, severe trauma, lack of supporting documents, and structural barriers such as poor inter-agency coordination and limited institutional resources. To address these challenges, YLBH employs community-based strategies, strengthens advocacy networks, conducts legal education, and engages volunteer psychologists and community leaders. The findings indicate that YLBH’s role extends beyond formal legal representation, functioning as a social change agent that fills the state’s protection gap for vulnerable groups, in line with the principles of substantive justice, non-discrimination, and social inclusion. This study underscores the importance of a multidisciplinary and gender-sensitive approach in addressing domestic violence cases and highlights the need for synergy between the state, civil society, and local actors to achieve effective legal protection.
Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE Puspaningrum, Estri; Rahmah, Asya Nurun; Suyoko, Suyoko; Rusmiyanti, Rusmiyanti; Irawan, Candra Wahyu; Nugroho, Wahyu; Siswanto, Jindar
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2702

Abstract

Penyebaran hoaks melalui media sosial telah menjadi permasalahan serius di era digital karena dapat menimbulkan keresahan publik, merusak kepercayaan sosial, dan mengancam stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dapat dijerat dengan Pasal 28 dan Pasal 45A UU ITE, dengan memperhatikan unsur-unsur pidana seperti actus reus (perbuatan menyebarkan berita bohong) dan mens rea (kesengajaan pelaku). Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pembuat maupun penyebar hoaks yang terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala berupa kesulitan identifikasi pelaku, pembuktian kesengajaan, serta potensi multitafsir yang memunculkan persoalan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui kombinasi penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, peran aktif media, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penyebaran hoaks dapat ditekan guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Puspaningrum, Estri Rahmah, Asya Nurun Rusmiyanti, Rusmiyanti Siswanto, Jindar Suyoko Suyoko Wahyu Nugroho