Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Sanskara Hukum dan HAM Innovative: Journal Of Social Science Research
Puspaningrum, Estri
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kabupaten Sragen) Puspaningrum, Estri; Santoso, Aris Prio Agus
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 01 (2025): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i01.599

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di Kabupaten Sragen melalui peran Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (DPW HIMANU) Jawa Tengah. Sebagai salah satu daerah kantong migran terbesar, Sragen menghadapi beragam persoalan, mulai dari penipuan agen ilegal, pekerja non-prosedural, hingga kontrak kerja yang merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPW HIMANU Jateng berperan penting tidak hanya dalam pendampingan litigasi, tetapi juga dalam edukasi hukum, mediasi berbasis komunitas, hingga penyuluhan hukum yang menyasar desa-desa migran. Implementasi UU PPMI melalui HIMANU terbukti mampu mengubah pekerja migran dari subjek pasif menjadi aktor kritis yang memperjuangkan haknya, sehingga perlindungan hukum bersifat substantif dan inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan resistensi pihak tertentu masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas UU PPMI di tingkat daerah.
Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE Puspaningrum, Estri; Rahmah, Asya Nurun; Suyoko, Suyoko; Rusmiyanti, Rusmiyanti; Irawan, Candra Wahyu; Nugroho, Wahyu; Siswanto, Jindar
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2702

Abstract

Penyebaran hoaks melalui media sosial telah menjadi permasalahan serius di era digital karena dapat menimbulkan keresahan publik, merusak kepercayaan sosial, dan mengancam stabilitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dapat dijerat dengan Pasal 28 dan Pasal 45A UU ITE, dengan memperhatikan unsur-unsur pidana seperti actus reus (perbuatan menyebarkan berita bohong) dan mens rea (kesengajaan pelaku). Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pembuat maupun penyebar hoaks yang terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala berupa kesulitan identifikasi pelaku, pembuktian kesengajaan, serta potensi multitafsir yang memunculkan persoalan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui kombinasi penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, peran aktif media, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penyebaran hoaks dapat ditekan guna menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Politik Hukum dalam Lembaga Fidusia Puspaningrum, Estri; Elisanti, Evi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8066

Abstract

Jaminan fidusia adalah jenis jaminan khusus yang muncul sebagai akibat dari krisis ekonomi 1998, yang membuat industri membutuhkan lembaga jaminan yang fleksibel bagi debitor tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Tujuan dari penulisan ini untuk mengembangkan pola pikir dan memahami arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu undang undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang di peroleh melalui study literatur, study literatur yang penulis lakukan adalah mengumpulan dan mengambil intisari dari peneliti sebelumnya serta menganalisa beberapa overviewpara ahli yang tertulis didalam teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan, peningkatan pola pikir dan memahami lebih baik arti pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat penting untuk mengetahui, dan memahami pentingnya menetapkan politik hukum yang menjadi arah dalam menetapkan Undang-Undang untuk membangun sistem hukum yang komprehensif. Politik hukum sangat penting dalam penyusunan hukum yang dimaksud (ius constituendum) untuk mewujudkan hukum yang benar-benar diterapkan dalam kejadian nyata (ius operatum).
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Evi Elisanti, Evi Irawan, Candra Wahyu Rahmah, Asya Nurun Rusmiyanti, Rusmiyanti Siswanto, Jindar Suyoko Suyoko Wahyu Nugroho