Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Merry L. Kumajas
Unknown Affiliation
Humanities Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Evanglis A. L. Tompoliu; Wenly R. J. Lolong; Merry L. Kumajas
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7483

Abstract

This study examines legal protection for persons with mental disabilities in general elections as part of efforts to guarantee their equal political rights. Although these rights are guaranteed in the constitution and various regulations, obstacles remain in the implementation of inclusive election policies. Various obstacles, such as limited access to election information, lack of supporting facilities at polling stations, and inherent social stigma, often hinder the participation of persons with mental disabilities in the democratic process. The approach used in this study is normative juridical, analyzing laws and regulations and examining field practices. The results indicate that despite clear legal protection, its implementation remains far from ideal due to various technical and social barriers. Furthermore, violations of voting rights for persons with mental disabilities are still encountered. To address these issues, the study recommends a more inclusive election system, increasing the capacity of election officials to handle voters with disabilities, and providing more effective support mechanisms.
Kepastian Hukum Terhadap Perbuatan Tercela Menurut Pasal 7A UUD 1945 Terhadap Pemberhentian Kepala Negara Navtali Polimpung; Hendrasari B. R. Rawung; Merry L. Kumajas
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.7045

Abstract

Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun ketidakpastian hukum dalam definisi "perbuatan tercela" menimbulkan perdebatan dalam praktik konstitusional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum terhadap perbuatan tercela berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 dan implikasinya terhadap mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum, penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan definisi perbuatan tercela menyebabkan subjektivitas dalam proses impeachment, sebagaimana terlihat pada studi kasus upaya pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (2001). Kesimpulannya, diperlukan amandemen Pasal 7A atau pengaturan turunannya untuk menciptakan kepastian hukum, dengan merekomendasikan kriteria objektif seperti korupsi, pengkhianatan negara, dan pelanggaran etika berat. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.
Co-Authors Evanglis A. L. Tompoliu Hendrasari B. R. Rawung Navtali Polimpung Wenly R. J. Lolong