Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PROBLEMATIK IMUNITAS HUKUM ANGGOTA PARLEMEN DITINJAU DARI PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW Lolong, Wenly R.J
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 5, No 2 (2015): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Immunity laws and ownership rights by members of Parliament as State officials intoa huge deal lately. The right of immunity that attaches to the Member of Parliament is becomingattractive to examined in comparison with the existence of the principle of equality before thelawThe focus of this study is to analyze the basic concept of building immunity State officialsespecially ownership rights of immunity of members of Parliament, when faced with thefundamental problems in the country namely the presence of equality before the law in everycitizen. The outline of issues raised, namely whether the juridical foundation of legal immunityfor members of Parliament in Indonesia as a privilege that is owned in the context of hisposition as State officials? The second issue is how does the existence of the principle of legalimmunity for State officials when it examined the position and enforceability before theprinciple of equality before the law? As a conclusion here is that the right of immunity of itsexistence included expressly in the UUD 1945 specially section 20A para 3. The elaboration ofadvanced settings of the existence of the right of immunity members of Parliament in factprovided for in Article 224 of the Act Number 17 of 2014 of the MPR, DPR, DPD, dan DPRD.While the principle of equality before the law as a basic principle in the concept of law and thehuman rights embodied in the Constitution by forming the State in article 27 paragraph (1) ofthe Constitution
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Konteks Pemilihan Umum Pilander, Marsheila Carla; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Rawung, Hendrasari
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the regulation of hate speech crimes in elections in Indonesia, focusing on the mechanism of action against such crimes. The type of research used is normative legal research using a legislative approach. The results of the study show that although there are laws and regulations, there is no consensus on what is meant by hate speech in elections, which causes law enforcement to be inconsistent and ineffective. The mechanism for dealing with hate speech includes campaign supervision, public reports, investigations, decision-making, sanctions, and further legal processes. Clarity in hate speech regulations is essential for effective and fair law enforcement.
Moral Conflict: Balancing Human Rights and Worship Regulation in Indonesia Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Timomor, Adensi
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 1 (2025): Volume 10, Nomor 1 - Juni 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i1.11705

Abstract

Religious freedom is a part of human rights that must be granted to every individual as a person living in a free country. The constitution guarantees the freedom to practice one’s religion as stated in Article 29, paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Many practices violate religious freedom, and individuals face obstacles and violence in performing their worship. This research aims to examine the causes of violations of freedom of worship, factors contributing to intolerance, and the state's role in protecting victims of such violations. Using normative legal research methods, it focuses on identifying key issues and analyzing legal frameworks. The Indonesian Constitution guarantees religious freedom and the right to worship, as outlined in Article 28E and Article 29 of the 1945 Constitution. Despite this, intolerance in worship practices persists due to a lack of understanding and acceptance of diversity, which is seen as a divine creation rather than human choice. Contributing factors include economic inequality, legal injustices, political interests, differences in customs and doctrines, education gaps, and social disparities.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Rumah Secara Kredit Atas Penerapan Klausula Baku Oleh Developer Mamuaya, Grace Natali; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Lumaing, Engeli Yuliana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5464

Abstract

Perjanjian kredit rumah antara konsumen dan developer umumnya menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh developer. Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah dan berisiko dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan klausula baku berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen saat terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan didukung oleh analisis kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa banyak klausula yang melanggar Pasal 18 UUPK, seperti ketentuan hangusnya uang muka dan pengalihan tanggung jawab sepihak. Konsumen memiliki hak menempuh jalur penyelesaian melalui BPSK maupun pengadilan. Oleh karena itu, diharapkan penerapan sanksi terhadap developer dapat memperkuat perlindungan hukum konsumen.
Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Konteks Pemilihan Umum Pilander, Marsheila Carla; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Rawung, Hendrasari
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the regulation of hate speech crimes in elections in Indonesia, focusing on the mechanism of action against such crimes. The type of research used is normative legal research using a legislative approach. The results of the study show that although there are laws and regulations, there is no consensus on what is meant by hate speech in elections, which causes law enforcement to be inconsistent and ineffective. The mechanism for dealing with hate speech includes campaign supervision, public reports, investigations, decision-making, sanctions, and further legal processes. Clarity in hate speech regulations is essential for effective and fair law enforcement.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mumu, Zefanya Piero; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Simandjuntak, Reynold
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4457

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada alasan yuridis perlunya pengaturan hukum terkait, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Masalah KDRT tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus KDRT, termasuk ketergantungan ekonomi, norma budaya patriarki, dan hambatan dalam sistem hukum. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang tegas dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi korban, sekaligus mencegah berulangnya kekerasan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan sistem peradilan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan korban. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan hukum terkait KDRT di Indonesia.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Zefanya Piero Mumu; Wenly Ronald Jefferson Lolong; Reynold Simandjuntak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4457

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan fokus pada alasan yuridis perlunya pengaturan hukum terkait, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Masalah KDRT tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas keluarga sebagai unit sosial dasar. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus KDRT, termasuk ketergantungan ekonomi, norma budaya patriarki, dan hambatan dalam sistem hukum. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang tegas dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi korban, sekaligus mencegah berulangnya kekerasan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran pemerintah, lembaga masyarakat, dan sistem peradilan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan korban. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan hukum terkait KDRT di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Rumah Secara Kredit Atas Penerapan Klausula Baku Oleh Developer Grace Natali Mamuaya; Wenly Ronald Jefferson Lolong; Engeli Yuliana Lumaing
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5464

Abstract

Perjanjian kredit rumah antara konsumen dan developer umumnya menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh developer. Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah dan berisiko dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan klausula baku berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen saat terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan didukung oleh analisis kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa banyak klausula yang melanggar Pasal 18 UUPK, seperti ketentuan hangusnya uang muka dan pengalihan tanggung jawab sepihak. Konsumen memiliki hak menempuh jalur penyelesaian melalui BPSK maupun pengadilan. Oleh karena itu, diharapkan penerapan sanksi terhadap developer dapat memperkuat perlindungan hukum konsumen.
KAJIAN YURIDIS ATAS HAK-HAK TERSANGKA MENURUT HAK ASASI MANUSIA Alfionita Pansariang; Wenly R. J. Lolong; Harly Rumagit
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.254

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
THE ROLE OF PENITENTIARY OFFICERS IN INMATE REHABILITATION Yoan Barbara Runtunuwu; Wenly R. J. Lolong
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 3 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i3.1946

Abstract

This study aims to analyze the role of the penitentiary system in supporting the effectiveness of inmate rehabilitation and its contribution to reducing recidivism rates and ensuring successful social reintegration. The method used is normative juridical legal research, which involves examining statutory regulations, legal doctrines, academic literature, and relevant court decisions. The approaches employed include the statutory approach, conceptual approach, case approach, and historical approach, all of which reinforce the analysis of regulatory developments and the application of norms related to the penitentiary system and inmate rehabilitation. The research findings indicate that the penitentiary plays a strategic role in reshaping inmate behavior through the implementation of development programs that include education, skills training, counseling, mental development, and social support. The success of the rehabilitation process is highly influenced by the ability of correctional institutions to integrate various aspects of guidance, supervision, and social reintegration in a synergistic manner. Additionally, the study finds that correctional institutions hold a vital position within the integrated criminal justice system, as they ensure the protection of inmates’ rights throughout the legal process. Overall, this study concludes that the effectiveness of the penitentiary system is determined not only by normative aspects but also by the commitment to implementation at the operational level. The success of correctional efforts is reflected in lower recidivism rates and the increased capacity of former inmates to return as productive and responsible members of society after serving their sentences.