Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Science and Theory of law
Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
AL-HAJR SEBAGAI DASAR HUKUM SITA JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik sehari-hari diantara manusia seringkali menimbulkan hubungan hukum didalamnya. Dimana dalam setiap hubungan hukum tersebut tidak selalu terjadi hubungan yang baik, terkadang muncul penyelewengan, pelanggaran, dan ingkar janji dalam hubungan hukum tersebut. Salah satu cara untuk menuntut haknya kembali karena pelanggaran itu, maka Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan aturan dan akomodasi untuk pihak-pihak tersebut menuntut melalui pengadilan. Dalam hal melindungi apa yang dituntt oleh penggugat dalam pengadilan, terdapat satu intrumen untuk melindungi hak-hak dari penggugat yaitu siat jaminan. Namun Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai sita jaminan tersebut, sehingga perlu dilihatlah konsep apa yang berkaitan dengan sita jaminan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan pusata dan bahan sekunde belaka. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa al-hajr yang merupakan mencegah pengelolaan harta terhadap orang orang yang dilarang mengelola hartanya telah memilki pengaturan tertentu dan didalannya juga berkaitan dengan penyitaan. Berdasarkan hal itu ditemukan kesimpulan bahwa al-hajr karena memiliki kemiripan dan merupakan dasar pelaksanaan penyitaan dalam hukum Islam dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sita jaminan jika ditinjau dari Hukum Islam.
STUDI KOMPARASI ANJAK PIUTANG DALAM FATWA DSN-MUI DAN AKAD HIWALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA SERTA PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Putri, Zahra Malinda; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hiwalah dan anjak piutang/take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Kajian in merupakan kajian kepustakaan. Hasil kajian ditemukan Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari subtansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujrah dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad hiwalah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingi nkan agar pelaksaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntanan syariat.
ANALISIS PANDANGAN ETIKA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSTITUSI DENGAN KONSEP KAWIN KONTRAK Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Putri, Zahra Malinda; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya praktik prostitusi dengan metode kawin kontrka menjadi diperlukannya pandangan khusu dari sisi etika dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penejlasan berkaitan pandangan etika dan hukum Islam terhadap pelaksanaan prostitusi dengan cara atau metode kawin kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang m=berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Prostitusi dengan konsep kawin kontrak merupakan perbuatan yang melanggar etika yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum Islam juga memandang bahwa Kawin Kontrak adalah haram sehingga pihak yang melakukan kawin kontrak sama dengan melakukan perbuatan zinah dan prostitusi yang terselubung karena di dalamnya terdapat jangka waktu pernikahan, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak selama kawin kontrak berlangsung.
PENERAPAN TEORI KEMANFAATAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIFDALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dan memiliki hasil yang diharapkan lebih mudah dan damai yaitu Arbitrase masih jarang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan indutrial. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penjelasan berkaitan penerapan teori kemanfaatan untuk mendukung penggunaan arbitrasi sebegai alternatif penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dibatasi hanya terhadap 2 (dua) perselisihan dari 4 (empat) perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga penerapan teori kemanfaatan dalam arbiterasi kurang maksimal karena Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Hal ini dapat terlihat dengan kurangnya kewanangan arbitrase dalam menyelesaikan jenis perselisihan, biaya selama proses penyelesaian melalui arbitrase ditanggung oleh para pihak, dan putusan arbitrase yang tidak dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang dalam menyelesaikan jenis perselisihan yang sama.
Co-Authors Mbunai, La Ode Putri, Zahra Malinda Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim