Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Jurisdictie
Anugrah, Puspita Puspa
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang-Undang PTUN Anugrah, Puspita Puspa; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.182

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak Dewi, Nashwa Fadila; Wisudawati, Putri Nur; Anugrah, Puspita Puspa; Marselia, Nisa Livani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.219

Abstract

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex superior derogat legi inferiori untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
Co-Authors Alamsyah, Taufiq Dewi, Nashwa Fadila Marselia, Nisa Livani Wisudawati, Putri Nur