Amalia, Rizki Septin
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Strategi Diplomasi Pengetahuan German Academic Exhange Service (DAAD) Dalam Mendukung Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi di Indonesia Muhammad Faisal Aziz; Amalia, Rizki Septin
TRANSBORDERS: International Relations Journal Vol. 8 No. 2 (2025): TransBorders: International Relations Journal
Publisher : Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/transborders.v8i2.21910

Abstract

This article analyzes the strategies of the German Academic Exchange Service (DAAD) in supporting international collaboration in higher education, particularly in Indonesia. The issue examined is the role of DAAD as an instrument of public diplomacy and knowledge within the framework of German foreign policy. This research employs a qualitative descriptive method through a literature review of official DAAD sources and academic literature. The DAAD not only reinforces Germany's image as a knowledge-based nation but also builds strategic bilateral relationships through academic exchange programs. Thus, it can be concluded that the knowledge diplomacy carried out through the DAAD is an effective approach in expanding Germany's influence collaboratively on the global stage. Keywords: International Relations, DAAD, Soft Power, Knowledge Diplomacy
Reclamation and Sovereignty: Indonesia's Diplomatic Efforts in Resolving Maritime Boundary Disputes with Singapore Amalia, Rizki Septin; Aziz, Muhammad Faisal
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini mengkaji upaya diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Singapura, yang dipicu oleh aktivitas reklamasi pantai Singapura. Reklamasi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran atas kedaulatan, karena berpotensi mengubah batas teritorial dan melemahkan hak kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang kendali wilayah udara, akses sumber daya alam, dan keamanan maritim. Berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia menekankan negosiasi damai dan diplomasi bilateral untuk menyelesaikan masalah tersebut. Studi ini menyoroti tantangan Indonesia dalam negosiasi batas maritim akibat perbedaan interpretasi hukum maritim internasional dan kepentingan ekspansionis Singapura yang terus-menerus. Studi ini juga menguraikan tahapan negosiasi diplomatik antara kedua negara, termasuk kesepakatan tentang batas laut tengah, barat, dan timur. Dengan menganalisis dimensi hukum dan diplomatik dari sengketa tersebut, makalah ini menggarisbawahi pentingnya norma-norma internasional, dialog yang berkelanjutan, dan kepentingan strategis integritas teritorial dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Masa Depan Global Governance: Perspektif BRICS dalam Tata Kelola Ekonomi Dunia Aziz, Muhammad Faisal; Amalia, Rizki Septin
KINERJA Vol 22 No 4 (2025): November
Publisher : FEB Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jkin.v22i4.15534

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi BRICS dalam menangani ekonomi dunia yang semakin kompleks akibat dampak globalisasi dan kemajuan teknologi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori tata kelola global menjadi landasan dalam menjelaskan kontribusi BRICS, dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam sistem global. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun BRICS menghadapi isu internal seperti ketidakseimbangan kekuatan dan perselisihan politik antar negara, kelompok ini masih memiliki potensi besar untuk memperbaiki lembaga internasional dan mempromosikan sistem ekonomi yang lebih adil serta inklusif bagi semua pihak