Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Wijaya, Chrystarina
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksaminasi Kebijakan Hukum Waralaba Indonesia Guna Menyokong Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Wijaya, Chrystarina; Lie, Gunardie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3020

Abstract

Waralaba merupakan konsep usaha yang menawarkan kemudahan bagi para perintis usaha melalui konsepnya yang terstruktur dan mempunyai prospek keberhasilan lebih besar dibandingkan jika memulai usaha dari awal. Kendati demikian, dalam beberapa kesempatan, usaha ini juga membawa permasalahan perlindungan hukum terhadap para pelakunya. Peraturan terkait waralaba diatur dengan ideal dalam PP No. 35 Tahun 2024 dan Permendag No. 71 Tahun 2019, namun, masih terdapat keterbatasan sarana hukum, minimnya sosialisasi, rendahnya literasi masyarakat, serta perjanjian baku yang merugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengeksaminasi peraturan perundang-undangan waralaba serta sistem perizinan berbasis risiko yang dijalankan melalui Online Single Submission (OSS). OSS merupakan situs resmi pemerintah untuk mendorong kegiatan waralaba. OSS memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat besar kepada para pelaku usaha waralaba, dengan mana salah satunya adalah dengan cara mewajibkan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk dilakukan secara elektronik. Meskipun dalam awal pelaksanaannya OSS masih terkendala oleh keterbatasan akses internet di sejumlah daerah serta terdapat suatu permasalahan inharmonisasi ketentuan perundang-undangan, namun patut digaris bawahi bahwa lahirnya PP No. 28 Tahun 2025 telah menjadi sebuah solusi yang baik dalam memperbaiki dasar hukum OSS. Berdasar pada perubahan tersebutlah oleh sebabnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha waralaba menjadi maksimal dalam keefektivitasannya.
Sinergitas Cap and Tax sebagai Wujud Aktualisasi Pemerintah dalam Menanggulangi Emisi Karbon di Indonesia Wijaya, Chrystarina; Kristinatan, Hagai Gabriel; Kurniawan, Michael; Syahleindra, Moody Rizqy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3865

Abstract

Kenaikan suhu global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir menjadi peringatan nyata terhadap dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Laporan IPCC menunjukkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat lebih dari 1°C sejak era pra-industri, dengan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang menjadi faktor utama. Untuk menanggulangi peningkatan emisi karbon, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui Paris Agreement, telah meratifikasi komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta menetapkan target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya nasional, dan 43,20% dengan dukungan internasional. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengembangkan instrumen fiskal berbasis lingkungan berupa mekanisme Cap and Tax sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Mekanisme ini menggabungkan sistem pembatasan emisi (cap) dan pungutan pajak karbon (tax) bagi pelaku usaha yang melampaui batas emisi yang ditentukan. Penelitian ini menganalisis efektivitas Cap and Tax dibandingkan dengan Cap and Trade yang telah diterapkan di berbagai negara. Cap and Tax menawarkan kepastian regulasi dan kesederhanaan administratif, sedangkan Cap and Trade memberikan efisiensi ekonomi melalui insentif pasar. Oleh karena itu, penerapan Cap and Tax di Indonesia perlu diiringi dengan pengawasan ketat, kesiapan sektor industri, serta sinergi antara kebijakan fiskal dan lingkungan agar optimal sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim menuju pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Kristinatan, Hagai Gabriel Kurniawan, Michael Lie, Gunardie Syahleindra, Moody Rizqy