Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Sosial Humaniora Sigli Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Law, Education and Business
Lie, Gunardie
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Kasus Sengketa Perebutan Hak Merek Dua Belibis dan Pohon Cabe Yanti, Cinda; Lie, Gunardie; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2969

Abstract

Merek adalah tanda khas yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Bisa berupa gambar, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut. Merek dagang adalah merek yang diterapkan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau suatu badan hukum dengan tujuan membedakannya dengan barang-barang sejenis. Karena kemajuan ilmu pengetahuan, masalah hak kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan merek akan semakin parah. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan, salah satunya terjadi di industri perdagangan saat ini. Apalagi jika menyangkut perebutan hak merek dagang Dua Belibis dan Pohon Cabe. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tindakan pembelaan hukum dalam kasus sengketa merek antara Dua Belibis dan Pohon Cabe yang membahas tentang hak kekayaan intelektual di bidang merek dagang. Hal ini juga terlihat pada perselisihan mengenai merek Dua Belibis dan Pohon Cabe. Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Subandy, pemilik asli Dua Belibis, lalai memperluas hak merek dagangnya, sehingga membiarkan keponakannya mendaftarkan istilah Dua Belbis di hadapannya. Dari sinilah konflik Dua Belibis dan Pohon Cabe bermula. Karena tidak bisa menoleransi kelakuan keponakannya, Subandy yang merupakan pemilik merek Dua Belibi, melaporkan hal tersebut ke pengadilan. Namun setelah kalah dalam persidangan untuk mendapatkan merek Dua Belibis, Subandy memutuskan untuk meluncurkan Pohon Cabe, lini produk sambal baru.
Personalisasi Instrumen Pajak Karbon Melalui Skema Cap and Tax Sebagai Sarana Mereduksi Emisi Karbon di Indonesia Santoso, Malvin; Lie, Gunardie
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 2.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia, one of the world's largest carbon emitters, ranked 10th globally in 2022, projecting emissions of 700 million tons per year, marking an 18.3% increase from the previous year. The primary sources of carbon emissions stem from fossil fuel consumption, followed by land use change and deforestation. This dependence on fossil fuels persists due to the nation's limited development of Renewable Energy (RE) sources. Consequently, the high carbon cycle contributes significantly to air pollution, exacerbating greenhouse gas effects, leading to extreme climate changes, global warming, polar ice melt, disease outbreaks, health complications, forest fires, and food scarcity worldwide. Recognizing the severity of these issues, Indonesia has committed to reducing fossil fuel usage and carbon emissions, aligning with international agreements such as the Paris Agreement, Sustainable Development Goals 2030, and Net Zero Emissions 2060, as articulated in the United Nations General Assembly. To enforce these commitments, Indonesia implements a Carbon Tax as a Pigovian tax (Polluter Pays Principle) under environmental law, regulated by Law Number 7 of 2021 on Tax Harmonization and Presidential Regulation Number 98 of 2021 on Carbon Economic Value. This mechanism supports the establishment of Cap and Tax initiatives in Indonesia. Qualitative descriptive research reveals Indonesia's adoption of a combined carbon trading scheme modeled after those in several European Union countries, aiming for broader societal acceptance.
Perselisihan Hubungan Kerja Antara PT Central Mandiri Cemerlang Dengan Serikat Pekerja Tentang Perjanjian Kerja Bersama Purba, Evaline Suhunan; Lie, Gunardie
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 6, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v6i2.2001

Abstract

Di dalam ikatan kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha selalu adanya perselisihan dalam hubungan kerja. Untuk menghindari terbentuknya perselisihan tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara pihak Pekerja/Buruh dengan Pemberi kerja yang disebut sebagai Perjanjian Kerja Bersama. Dibuatnya hal tersebut tersebut agar diharapkan terciptanya hubungan dalam pekerjaan yang baik antar pekerja/buruh dengan pemberi kerja tetapi pada kenyataan nya masih ada ketidakbersediaan suatu pihak untuk melaksanakannya. Perselisihan mengenai Perjanjian Kerja Bersama ini terjadi diantara Pihak pengusaha PT Central Mandiri Cemerlang dengan Pekerja / Buruh yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Serikat Pekerja PT Central Mandiri Cemerlang. Oleh Karena itu dilakukan nya penelitian ini adalah supaya mengetahui proses pembuatan kerja bersama jika tidak mencapai kesepakatan dan Bagaimana peran Mediator Dinas Ketenagakerjaan serta Pengadilan Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediator Dinas Ketenagakerjaan memberikan anjuran kepada kedua belah pihak namun ternyata anjuran tersebut tidak membuah hasil perdamaian oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa Dalam hal anjuran ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkann analisis putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial bahwa Pihak PT Central Mandiri Cemerlang harus mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama tersebut.Kata kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Pekerja /Buruh, Serikat Pekerja
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus PT Garuda Indonesia Ang, Ingrid; Lie, Gunardie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2995

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu instrumen hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Keberadaan regulasi ini dirancang sebagai kesempatan pada debitur yang tengah berada dalam masalah finansial. Terlebih terhadap tunggakan kewajiban yang telah jatuh tempo. Debitur tentunya juga turut terbantu dengan mekanisme ini karena dapat melakukan penundaan kewajiban secara sementara sembari menyusun rencana perdamaian. Penyusunan rencana perdamaian ini harus dilakukan dengan adil dan berada di bawah pengawasan pengadilan niaga berwenang. Mekanisme PKPU dinilai sebagai win-win solution, solusi yang memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Dimana, dari perspektif debitur mekanisme PKPU memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi dan menstabilkan kondisi keuangan. Dari sisi kreditur, mekanisme PKPU dinilai memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak dari kreditur itu sendiri. Instrumen PKPU menjadi hal yang luar biasa penting terkhusus pada perusahaan besar dengan beban kewajiban yang kompleks, termasuk kreditur yang beragam seperti pihak internasional. Keberadaan pihak asing dikhawatirkan dapat mencegah terjadinya mekanisme yang dikhawatirkan dapat mencegah terjadinya proses likuidasi. Dalam kasus PT Garuda Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang terjadi pada 2021 dimana PT Garuda Indonesia mengajukan permohonan PKPU. Hal ini dilakukan karena PT Garuda Indonesia mengajukan nilai kewajiban sebesar Rp142 triliun dari 500 kreditur yang ada. Terlebih PT Garuda Indonesia sendiri merupakan BUMN yang tentunya memiliki daya tarik perhatian tersendiri dalam kasus PKPU yang terjadi.
Eksaminasi Kebijakan Hukum Waralaba Indonesia Guna Menyokong Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Wijaya, Chrystarina; Lie, Gunardie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.3020

Abstract

Waralaba merupakan konsep usaha yang menawarkan kemudahan bagi para perintis usaha melalui konsepnya yang terstruktur dan mempunyai prospek keberhasilan lebih besar dibandingkan jika memulai usaha dari awal. Kendati demikian, dalam beberapa kesempatan, usaha ini juga membawa permasalahan perlindungan hukum terhadap para pelakunya. Peraturan terkait waralaba diatur dengan ideal dalam PP No. 35 Tahun 2024 dan Permendag No. 71 Tahun 2019, namun, masih terdapat keterbatasan sarana hukum, minimnya sosialisasi, rendahnya literasi masyarakat, serta perjanjian baku yang merugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengeksaminasi peraturan perundang-undangan waralaba serta sistem perizinan berbasis risiko yang dijalankan melalui Online Single Submission (OSS). OSS merupakan situs resmi pemerintah untuk mendorong kegiatan waralaba. OSS memberikan kemudahan dan efisiensi yang sangat besar kepada para pelaku usaha waralaba, dengan mana salah satunya adalah dengan cara mewajibkan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk dilakukan secara elektronik. Meskipun dalam awal pelaksanaannya OSS masih terkendala oleh keterbatasan akses internet di sejumlah daerah serta terdapat suatu permasalahan inharmonisasi ketentuan perundang-undangan, namun patut digaris bawahi bahwa lahirnya PP No. 28 Tahun 2025 telah menjadi sebuah solusi yang baik dalam memperbaiki dasar hukum OSS. Berdasar pada perubahan tersebutlah oleh sebabnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha waralaba menjadi maksimal dalam keefektivitasannya.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kasus PT Asuransi Jiwasraya Ang, Ingrid; Lie, Gunardie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2957

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu instrumen hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Regulasi ini bertujuan memberi kesempatan bagi debitur yang kesulitan dalam membayar utang jatuh tempo menunda kewajiban pembayaran utang sembari melakukan restrukturisasi di bawah pengawasan pengadilan niaga. PKPU dipandang sebagai solusi yang menguntungkan kreditur dan debitur karena memberikan kesempatan bagi debitur dalam melakukan pembenahan dan tetap menjamin hak-hak beserta kepentingan debitur. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini tidak selalu menjadi pilihan terlebih pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdampak luas pada publik. Kasus gagal bayar PT Jiwasraya (Persero) menjadi contoh bagaimana seharusnya mekanisme PKPU dapat dilakukan, namun pada kenyataannya PT Jiwasraya tidak menempuh mekanisme tersebut. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas kemudian menempuh jalur restrukturisasi administratif melalui pembentukan Indonesia Financial Group (IFG) Life. Pilihan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan seperti status perusahaan, jumlah kreditur, serta stabilitas keuangan nasional. Kondisi seperti ini yang turut menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Kasus gagal bayar ini seakan menunjukkan pertimbangan politik dan ekonomi dapat mengesampingkan instrumen hukum formal. Mekanisme PKPU memerlukan cara agar dapat diterapkan kepada BUMN yang  mengalami kesulitan finansial, termasuk tuntutan pembayaran utang yang telah dinyatakan jatuh tempo
Dinamika Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Melalui Litigasi dengan Pembayaran Uang Pisah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pdt.Sus-Phi/2021/Pn Pbr) Try Nurwantoko, Endro; Lie, Gunardie; Rizqy Syailendra, Moody
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1251

Abstract

This study aims to examine the dynamics of resolving disputes arising from unilateral termination of employment (PHK) through litigation involving severance pay. This case study analyzes the Decision of the Industrial Relations Court at the District Court of Pekanbaru Number 80/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr. The research method employed is empirical research, involving the analysis of legal documents and data examination. The research findings reveal factors influencing the resolution of such cases, including applicable legal provisions, judicial considerations, and legal strategies employed by the parties involved in the litigation. Additionally, the study also scrutinizes the social and economic impacts of severance pay in the context of unilateral employment termination. The implications of these research findings are expected to provide insights for legal practitioners, companies, and employees in addressing similar situations in the future.
Co-Authors Ang, Ingrid Moody Rizqy Syailendra Putra Purba, Evaline Suhunan Santoso, Malvin Try Nurwantoko, Endro Wijaya, Chrystarina Yanti, Cinda