Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sinergitas Cap and Tax sebagai Wujud Aktualisasi Pemerintah dalam Menanggulangi Emisi Karbon di Indonesia Wijaya, Chrystarina; Kristinatan, Hagai Gabriel; Kurniawan, Michael; Syahleindra, Moody Rizqy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3865

Abstract

Kenaikan suhu global yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir menjadi peringatan nyata terhadap dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Laporan IPCC menunjukkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat lebih dari 1°C sejak era pra-industri, dengan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang menjadi faktor utama. Untuk menanggulangi peningkatan emisi karbon, Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui Paris Agreement, telah meratifikasi komitmennya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta menetapkan target Nationally Determined Contribution (NDC) untuk menurunkan emisi sebesar 31,89% dengan upaya nasional, dan 43,20% dengan dukungan internasional. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengembangkan instrumen fiskal berbasis lingkungan berupa mekanisme Cap and Tax sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Mekanisme ini menggabungkan sistem pembatasan emisi (cap) dan pungutan pajak karbon (tax) bagi pelaku usaha yang melampaui batas emisi yang ditentukan. Penelitian ini menganalisis efektivitas Cap and Tax dibandingkan dengan Cap and Trade yang telah diterapkan di berbagai negara. Cap and Tax menawarkan kepastian regulasi dan kesederhanaan administratif, sedangkan Cap and Trade memberikan efisiensi ekonomi melalui insentif pasar. Oleh karena itu, penerapan Cap and Tax di Indonesia perlu diiringi dengan pengawasan ketat, kesiapan sektor industri, serta sinergi antara kebijakan fiskal dan lingkungan agar optimal sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim menuju pembangunan berkelanjutan.
Perjanjian Sengketa Jual Beli Tanah Jayenggaten antara Ahli Waris Tasripien dan Pemilik Hotel Gumaya Hendra Soegiarto Ang, Ingrid; Aprilianty, Kesia; Palar, Elsa Alexandra; Syahleindra, Moody Rizqy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.7930

Abstract

Litigasi sebagai suatu proses beracara tidak hanya mampu dijalankan oleh berbagai kasus yang erat kaitannya dan sudah dikategorikan sebagai kasus pidana. Berbagai kasus yang masuk ke dalam kategori kasus perdata pun dapat diselesaikan melalui proses litigasi tersebut. Pengaturan terkait tata cara beracara turut telah diatur dalam sebuah regulasi berupa sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Jika hukum Pidana mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perdata turut mempunyai kitab serupa sebagai acuan. Kitab yang dimaksud dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata). Eksistensi kitab ini ada sebagaimana dengan KUHAP yang poinnya untuk melindungi hak dan mempertegas kewajiban serta menjelaskan hubungan hukum subjek hukum dalam ranah hukum. Meskipun dalam prakteknya berbagai kasus perdata kerap dilakukan dengan upaya damai sebelum akhirnya dibawa ke peradilan, namun acara perdata tetap menjadi satu tata cara yang melekat dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Salah satunya adalah kasus sengketa jual-beli dimana biasanya kasus seperti ini dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi dan mediasi sebelum menempuh proses acara perdata. Kasus sengketa jual-beli tanah Jayenggaten yang terjadi antara ahli waris dengan pemilik Hotel Gumaya dapat dijadikan satu contoh atau gambaran bahwa kasus dalam kategori perdata dapat diterapkan proses beracaranya. Sehingga, dalam kasus ini penerapan terkait sengketa perjanjian apabila dibawa ke dalam proses beracara dapat digali jauh lebih dalam.