Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Journal of Innovative and Creativity J-CEKI
Mhd. Ridha
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Pasaman Barat: Tantangan dan Implikasi Rizki Amelia Sasqia Putri; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12194

Abstract

Pertambangan emas ilegal (Pertambangan Tanpa Izin atau PETI) tetap menjadi masalah lingkungan dan hukum yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini menimbulkan dampak yang parah, seperti degradasi ekosistem, penurunan kualitas air, sedimentasi sungai, serta risiko sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Artikel ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), serta PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disertai temuan dari berbagai studi akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum tersebut telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas penegakan hukum, kesulitan dalam pengumpulan bukti, dinamika politik–ekonomi lokal, serta ketergantungan masyarakat terhadap PETI sebagai mata pencaharian. Pembahasan dalam artikel ini mengintegrasikan temuan akademik dengan kondisi empiris di Pasaman Barat untuk menyoroti kesenjangan antara regulasi dan praktik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan PETI memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup penegakan hukum secara multi-pintu, partisipasi masyarakat yang lebih kuat, formalisasi pertambangan rakyat melalui WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat), serta restorasi ekologis daerah aliran sungai sebagai bagian dari solusi yang berkelanjutan.
Dampak Penggunaan Genset Terhadap Polusi Udara Di Gedung PerkantoranJakarta Aswin, Zeus Marullah; Frinaldi, Aldri; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha; Iqrima Basri
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 2 (2025): JIMNU - JULI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i2.603

Abstract

Studi ini meneliti permasalahan polusi udara yang ditimbulkan oleh penggunaan generator set (genset) di gedung perkantoran di Jakarta, yang menjadi salah satu sumber emisi stasioner yang sering terabaikan di kawasan perkotaan padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari emisi genset, meninjau regulasi pemerintah terkait pengendalian emisi, serta mengidentifikasi solusi teknis dan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka komprehensif terhadap hasil-hasil studi sebelumnya. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia masih terbatas pada penetapan standar emisi tanpa mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi seperti Diesel Particulate Filters (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), penggunaan bahan bakar rendah sulfur, serta pemanfaatan biodiesel terbukti efektif dalam menekan emisi polutan. Kajian ini menyoroti perlunya kebijakan terpadu yang mengintegrasikan regulasi, teknologi bersih, dan kesadaran lingkungan dalam pengelolaan energi perkotaan berkelanjutan.
Pengelolaan Air Asam Tambang Dalam Mendukung SDGs Sektor Pertambangan: Perspektif Hukum Lingkungan Dimas Andrianto; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha; Iqrima Basri
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU) Vol. 3 No. 2 (2025): JIMNU - JULI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jimnu.v3i2.605

Abstract

Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.
Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Inovatif Boby Rahman; Aldri Frinaldi; Dasman Lanin; Rembrandt; Mhd. Ridha
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.4727

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia is grounded in a strong normative framework through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). However, its effectiveness remains constrained by challenges in implementation. This study aims to analyze the dynamics of environmental law enforcement in Indonesia by examining the gap between legal norms and practice, institutional barriers, and potential innovations to enhance legal effectiveness. Employing a qualitative approach with a normative juridical method, the research draws on primary and secondary legal materials, including legislation, court decisions, and official environmental reports. The findings reveal that most environmental violations are still resolved through administrative sanctions, reflecting limitations in evidence, interagency coordination, and monitoring capacity. Nevertheless, reform efforts toward data-driven and transparent supervision have begun through initiatives such as the Continuous Emission Monitoring System (CEMS), Online Single Submission (OSS), and regional environmental incentive programs like PROPER. In conclusion, strengthening environmental law enforcement in Indonesia requires cross-sectoral collaboration and a paradigm shift from a punitive to a collaborative and adaptive approach to achieve ecologically just environmental governance.
Co-Authors Aldri Frinaldi Aswin, Zeus Marullah boby rahman Dasman Lanin DIMAS ANDRIANTO Iqrima Basri Rembrandt Rizki Amelia Sasqia Putri